Sekda KLU Buka Monev Dukcapil

160
kali tampilan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara Drs H Suardi membuka acara Monitoring dan Evaluasi Kependudukan dan Catatan Sipil yang diselenggarakan di aula kantor bupati setempat, Selasa (27/3/2018).
Loading...

LOMBOKita – Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara Drs H Suardi membuka acara Monitoring dan Evaluasi Kependudukan dan Catatan Sipil yang diselenggarakan di aula kantor bupati setempat, Selasa (27/3/2018).

Kegiatan yang diprakarsai Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB dan Konsorsium Kompak itu menghadirkan pemateri Kepala Dinas Dukcapil KLU Sahabuddin. Hadir pula perwakilan OPD KLU, KUA Kecamatan, Parasekcam, Parakades, parakadus, dan tamu undangan lainnya.

Ketua LPA KLU Sahan menyampaikan kegiatan percepatan indentitas hukum dilakukan pada dua kecamatan yaitu Kecamatan Bayan dan Kecamatan Pemenang. Dengan lokasi sembilan desa dari dua kecamatan tersebut. Telah dimulai sejak tahun 2016 sampai bulan Maret 2018. Tujuannya mengevaluasi kendala dilapangan serta mengoptimalkan peran dan fungsi kepala desa juga pihak kecamatan dalam hal kependudukan.

Sekretaris Daerah H Suardi mengajak untuk meningkatkan fungsi dan tugas yang telah diamanahkan masyarakat melalui pemerintah daerah.

Acara Monitoring dan Evaluasi Kependudukan dan Catatan Sipil yang diselenggarakan di aula kantor bupati setempat, Selasa (27/3/2018).
“Pelayanan kependudukan mesti optimal, untuk tidak meremehkan pendataan. Dari mulai perencanaan hingga proses dan hasilnya,” kata Sekda.

Loading...

Proses administratif dilakukan berjenjang untuk bisa membagi peran dan tanggung jawab. Mekanisme Dukcapil mengeluarkan akte kelahiran, apabila telah melalui desa dan pihak kecamatan.

Sekda berpesan saling menyemangati kerja bersama-sama dalam mengemban amanah yang diberikan terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Kadis Dukcapil KLU Sahabuddin dalam paparan materinya sebelum dialog dan sesi tanya jawab menyampaikan beberapa hal terkait kebijakan penyelengaraan administrasi kependudukan.

“Kebijakan pemerintah, untuk melindungi anak-anak dengan cara percepatan pembuatan akte kelahiran anak. Mulai dari 0 bulan sampai 18 tahun. Ketika pelayanan publik kita berikan dengan baik, tentu berpengaruh pada apresiasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemda,” papar Kadis Dukcapil itu.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.