Soal Dugaan “Penyunatan” Honor PPS, KPU Lotim Berkilah

83
kali tampilan.

LOMBOKita – Pihak KPU Kabupaten Lombok Timur berkilah tidak pernah melakukan pemotongan honor PPS. Pajak dan pph “dipukul” rata enam persen, baik yang memiliki NPWP maupun tidak memiliki.

Sekretaris KPU Lotim, Lalu Adyar Rosihi Aswadi yang didampingi Bendahara KPU Lotim, Musifuddin yang dikonfirmasi justru berkilah dan menegaskan, tidak pernah melakukan pemotongan honor PPS, apalagi sampai memerintahkan PPK untuk melakukan pemotongan honor tersebut.

Pihaknya hanya melakukan pemotongan honor PPS yang telah diatur sesuai ketentuan, yakni masalah pajak dan pph.

“Kami tidak pernah melakukan pemotongan honor PPS, apalagi sampai KPU yang memerintahkan untuk melakukan pemotongan,” kata Sekretaris KPU Lotim sambil memanggil Bendaharanya.


Berita terkait:

Alasan Potong Pajak, Honor PPS Diduga “Disunat”

Soal Dugaan “Penyunatan” Honor PPS, KPU Lotim Berkilah

Pemotongan Honor PPS, KPU dan PPK Saling “Lempar”

Komisioner KPU Dinilai Cari Aman, Sekretariat jadi Sasaran

LCW Minta Dana Pilkada Diaudit

Soal Tudingan LCW, Ketua KPU Lotim Gak Faham 

Saat ditanya mengenai aturan pemotongan enam persen maupun lima persen dari honor PPS itu, Musifuddin tidak bisa menjelaskan dengan alasan banyaknya aturan, sehingga tidak menghapalnya.

Musifuddin mempersilakan wartawan untuk menanyakan alasan pemotongan pajak dan pph ke pihak pajak terhadap aturan pemotongan enam persen.

“Yang jelas kami melakukan pemotongan pajak sesuai dengan aturan yang ada, bahkan hasil pemotongan itu selalu kami laporkan,” tegas Musifuddin.

“KPU tidak pernah memerintahkan PPK untuk melakukan pemotongan honor PPS dalam bentuk apapun,” ujarnya.

Begitu juga untuk PPS yang tidak memiliki NPWP, dilakukan pemotongan pajak dan pph sebesar enam persen, sedangkan yang yang memiliki NPWP dipotong lima persen.

“Setiap waktu kami lakukan update data terhadap PPK maupun PPS yang memiliki NPWP,” tambah Musifuddin.