Soal Tambak Udang, Giliran Sekda Lotim Dilaporkan ke Kejaksaan

101
kali tampilan.
Loading...

LOMBOKita – Setelah Aliansi Rakyat Merdeka (ARM) melaporkan Bupati Lotim HM Sukiman Azmy dan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Atap (DPMPTSA) Lotim Muksin ke Kejaksaan, kini giliran Sekretaris Daerah HM Juaini Taofik yang dilaporkan ke lembaga Adhiyaksa di daerah itu.

Kedatangan ARM ke kantor kejaksaan, Senin (29/9), selain mengantar data tambahan juga melaporkan Sekda Lotim HM Juani Taofik selaku Ketua Tim Kesesuaian Pemanfaatan Rencana Ruang Daerah (TKPRD).

“Selain untuk menyerahkan data tamnahan atas laporan bupati, kedatangan kami juga untuk melaporkan Sekda selaku Ketua TKPRD Lotim,” ungkap kuasa hukum ARM, Deni Rahman, SH yang didampingi kuasa hukum lainnya.

Kedatangan ARM dan kuasa hukumnya diterima Kasi Datun Kejaksaan Negeri Lotim, Yuzaq Djunarto dengan didampingi Kasi Intelejen.

“Kami terima alat bukti yang diajukan ARM bersama kuasa hukumnya,” tegas Yuzaq Djunarto.

Loading...

Kuasa Hukum ARM, Deni Rahman kepada wartawan usai menyerahkan bukti tambahan dan melaporkan Sekda Lotim mengatakan bahwa sebelumnya ARM hanya melaporkan Bupati, Kepala DPMPTSP Lotim dan perusahaan tambak udang PT Sumber Lautan Emas Abadi. 

Namun dalam perkembangan, kata Deni, ada penambahan laporan yakni dengan melaporkan Sekda karena diduga membuat surat dengan tanggal dan bulan mundur setelah rame-rame dilaporkan oleh ARM.

“Sekda diduga terlibat dalam kasus ini, karena melihat dari terbitnya surat, maka ini akan dijadikan bukti tambahan di APH,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, ‎terbitnya surat nomor 221/503/PM/2020 itu terkait mengembalikan pada rekomendasi TKPRD tahun 2019 merupakan serangkaian upaya menyembunyikan dugaan tindak pidana yang timbul dari surat rekomendasi Bupati.

Kemudian Sekda Lotim selaku Ketua TKPRD Lotim mengeluarkan surat Nomor 640|342|PU|2020 perihal informasi yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Lotim. Dengan isinya pertama, permohonan Yuhdi Sasongko telah dibahas oleh tim koordinasi penataan ruang daerah kabupaten Lotim pada tanggal 04 September 2019.

Kemudianrapat pembahasan tersebut menghasilkan rekomendasi Nomor : 640|607|PU|2019 tanggal 04 September 2019 tentang kesesuaian pemanfaatan ruang untuk rencana usaha|kegiatan pembangunan budidaya tambak udang yang berlokasi di lingkungan Dasan Bantek, Kelurahan Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji.

“Kalau dilihat dari sisi pengadministrasian jelas keliru, apalagi surat rekomendasi yang dikeluarkan Bupati Lotim jauh lebih dahulu keluar tanggal 9 Maret 2020, karena tidak ada alasan hukum DPMPTSP Lotim berani mengeluarkan ijin lokasi kalau tidak ada persetujuan TKPRD. Sudah jelas akibat adanya surat rekomendasi telah menjadi dasar terbitnya IMB dan izin Lokasi sekitar bulan mei,” tandasnya.

‎Terpisah, Sekda Lotim, HM. Juani Taofik menegaskan ‎terhadap laporan itu, dirinya tetap menghargai sebagai kontrol publik terhadap sebuah kebijakan. 

“Pemda semata-mata berkomitmen untuk menggelar karpet merah kepada siapa saja yang bermaksud berinvestasi sesuai potensi yang dimiliki daerah kita, terlebih atas political will dari Pemerintah Pusat,” tegasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.