Soal Tampah Boleq,KPP STN Berikan Solusi ‎

332
kali tampilan.

LOMBOKita – Ketua Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Nasional (STN),Ahmad Rifai angkat bicara terkait dengan dengan permasalahan kasus Tampah Boleq atau tanah ulayat yang dikuasai oleh investor atau perusahaan saat ini. Sehingga menunculkan polemik antara warga dengan perusahaan tersebut.

” Memang kasus Tampah Boleq sampai saat ini masih berpolemik,” tegas Rifai.

Oleh karena itu, kata Rifai yang juga putra Lotim memberikan masukan atau jalan keluar atas persoalan tersebut.Diantaranya ‎
DPRD lombok timur mengeluarkan perda pengakuan tanah adat di Lotim yang  tidak hanya soal tampah boleq, tapi menyangkut seluruh tanah adat yang ada di lombok timur.

Akan tapi jika  DPRD lotim tidak mau mengeluarkan Perda, Maka bupati Lotim bisa mengeluarkan SK bupati yang mengakui tanah adat tampah Boleq atau lainnya.

” ‎ Terbitnya perda atau sk bupati tersebut, baru di ajukan ke kementrian LHK RI jika berhubungan dengan hutan dan ke BPN RI jika berhubung dengan tanah yang di anggap milik adat tetapi berada di luar hutan,” ujarnya.

Lebih lanjut,Aktivis ini menambahkan ‎sesuai dengan putusan MK, Hutan adat bukan lagi hutan Negara. Yakni Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat. Begitu juga ‎ Permen LHK RI No P.84/MenLHK-Setjen/2015 tentang penangan konflik hunian  hutan adat. Jika tanah itu masuk dalam kawasan hutan.

Loading...

Begitu juga soal lahan Tampah Boleq  harus kembali ke rakyat sebagai tempat atau panggung pagelaran tradisi bau nyale tidak  boleh di kuasai oleh pihak swasta sebagaimana yang terjadi saat ini.

” Tanah tampah boleq harus di kuasai negara sebagai perwujudan pasal 33 UUD 1945, sebagai riel menunjukkan kita punya kepribadian dalam kebudayaan inilah wujud dari salah satu Trisakti,” tandas Ketua KPP STN,Ahmad Rifai.

Loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.