Status Tenaga Kesehatan Jadi Perhatian Fiddin

Fiddin jelas tak akan tinggal diam terhadap nasib tenaga kesehatan

57
kali tampilan.

LOMBOKita – Status tenaga kesehatan di Lombok Timur, belum jelas. Banyak tenaga kesehatan dengan honor kecil dan status tidak jelas. Hal ini yang menjadi perhatian pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 4 H Syamsul Luthfi-H Najamuddin (Fiddin).

Luthfi mengatakan, tenaga kesehatan terdiri dari perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya. Belum merasakan kesejahteraan. Bahkan surat keputusan (SK) pun mereka tak punya.

“Ini kan warga kita juga tak boleh diabaikan,” katanya, Senin ( 11/6)

Yang lebih memprihatinkan, lanjut Luthfi, ada tenaga kesehatan yang sudah mengabdi belasan tahun.mengorbankan jiwa dan tenaga untuk warga Lotim.

“Agak timpang manakala ada yang baru masuk dapat SK. Nah, kenapa bisa begitu?,” tanya Luthfi.

Fiddin jelas tak akan tinggal diam terhadap nasib tenaga kesehatan. Pasalnya, peran para tenaga kesehatan ini vital. Utamanya yang berada di puskesmas.

“Kalau dikatakan karena di APBD kosong anggarannnya, jadi tidak berani memberi SK, tentu tidak tepat,” tandasnya.

Politisi Partai Demokrat Lombok Timur ini menyebut, sesuai dengan perbincangan dengan para tenaga kesehatan yang belum memiliki SK, honor yang diterima memang seadanya. Ada yang berbulan-bulan tak menerima gaji.

“Karena statusnya pun diabaikan. Ini harus ditata dengan baik,” imbuhnya.

Kakak kandung Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi ini mengurai, ada dua hal yang akan dilakukan untuk memperbaiki nasib tenaga kesehatan di Lotim. Pertama, meningkatkan postur pembiayaan dalam APBD untuk bidang kesehatan.

“Diantaranya untuk mendukung pemberian gaji bagi tenaga kesehatan,” ujarnya.

Kedua, lanjut Luthfi, menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah dan puskesmas menjadi badan layanan umum daerah (BLUD). Perubahan ini akan ikut memberi keuntungan bagi tenaga kesehatan.

“Karena nanti pendapatan dapat digunakan langsung. Belanja bisa lebih fleksibel,” imbuhnya.

Selain itu, ketika surplus pemasukan bisa digunakan tahun berikutnya, manakala defisit bisa dimintakan dari APBN. Dengan begitu, pengelolaan akan berjalan lebih profesional.

“Nanti semua akan dikembalikan juga untuk peningkatan fasilitas kesehatan (faskes),” tukasnya.