Stok Beras di NTB Dijamin Aman

Produksi beras yang melimpah setiap tahun menguatkan posisi NTB sebagai lumbung pangan nasional

187
kali tampilan.
Operasi pasar murah yang diadakan pihak Bulog bekerjasama dengan Disperindag di Terminal Pancor.

Produksi beras yang melimpah setiap tahun kian menguatkan posisi Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Pada 2017 Pemerintah Provinsi NTB menargetkan produksi beras mencapai 1,3 juta ton. Potensi luas tanam padi di daerah itu mencapai 475.000 hektare. Dari potensi itu diharapkan luas panen padi pada musim tanam 2017 mencapai 80 persen.

Pemerintah Provinsi NTB mencanangkan target produksi padi menembus 2,4 ton juta gabah kering giling (GKG) tahun 2017, hingga September 2017 produksi telah mencapai 2,3 juta ton.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB Husnul Fauzi mengatakan produksi padi Tahun 2017 meningat 11 sampai 12 persen dibanding dengan Tahun 2016.

Dari produksi gabah/beras petani di NTB, cukup banyak yang berhasil diserap Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) NTB, sehingga stok beras Tahun 2018 dijamin aman.

Perum Bulog Divre NTB mengklaim stok beras hasil pengadaan mencapai 60 ribu ton. Stok ini paling banyak dari 34 Bulog provinsi di Indonesia.

Sementara itu Kepala Bulog Divre NTB H Achmad Ma`mun menyebutkan puluhan ribu stok beras yang tersimpan di gudang Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, terdiri atas beras komersial, cadangan pemerintah dan beras sejahtera (rastra).

Ia menjamin stok yang ada bisa untuk mencukupi kebutuhan hingga sembilan bulan ke depan atau hingga pertengahan Tahun 2018. Ketersediaan beras yang sudah relatif banyak juga bisa menjaga harga eceran tertinggi (HET) beras tetap stabil, meskipun di luar panen raya padi atau musim paceklik.

Stok beras yang cukup banyak di NTB juga menguatkan posisi NTB sebagai daerah yang tidak masuk dalam rawan gejolak kenaikan harga pada situasi tertentu.

Namun, menurut Ma’mun, pihaknya tetap harus menjaga ketersediaan agar tidak terjadi kenaikan harga yang relatif tinggi saat ada kejadian atau momen tertentu, meskipun NTB menjadi salah satu lumbung padi nasional.

Sejatinya provinsi yang dikenal dengan sebutan “Bumi Gora” ini menjadi daerah penyangga stok pangan nasional, setidaknya ini dibuktikan dengan kemampuan NTB membantu memenuhi kenutuhan pangan bagi provinsi lain yang kekurangan beras.

Ma’mun mengatakan melihat stok beras yang cukup banyak di NTB, Bulog Pusat memerintahkan NTB untuk melakukan pemindahan stok ke Nusa Tenggara Timur dan Bali, sebanyak 14.000 ton.

Ia juga meyakini ketahanan stok yang cukup baik akan membuat harga beras di NTB tidak akan pernah melewati batas HET sebesar Rp9.450 per kilogram untuk kualitas medium dan Rp12.800 per kilogram untuk kualitas premium.

Saat ini, Bulog Divre NTB menjual beras kualitas medium Rp8.300 per kilogram. Harga tersebut relatif jauh lebih rendah dari HET yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan.

Harga yang sudah relatif stabil tentunya harus terus dipertahankan, tidak saja dengan menjaga ketersediaan, namun koordinasi dengan instansi terkait, terutama yang masuk dalam Tim Satuan Tugas Pangan NTB.

Jadi, kata dia, dengan adanya HET, penugasan stabilisasi harga beras ke Bulog menjadi terbalik. Dulu, ketika harga beras melonjak, baru ditugaskan operasi pasar, sedangkan sekarang stok harus terus tersedia di pasar.

Bulog Divre NTB akan terus menambah ketersediaan beras karena masih ada panen padi secara sporadik di 10 kabupaten/kota sentra produksi, terutama di lokasi-lokasi yang memiliki irigasi teknis.

Bulog Divre NTB menargetkan penyerapan beras produksi petani sebanyak 71.000 ton pada 2018. Target tersebut lebih rendah dibandingkan Tahun 2017 dengan realisasi sebanyak 97.000 ton.

Namun, kata Ma’mun, penurunan target serapan gabah dan beras tersebut merupakan instruksi yang diberikan oleh Bulog Pusat. Angka sementara seperti itu, namun bisa jadi nanti berubah atau akan ada target revisi.

Menurut dia, berkurangnya target serapan terjadi secara nasional. Hal itu disebabkan adanya penurunan jatah bantuan sosial dari 15 kilogram per keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi 10 kilogram.

Penyerapan gabah atau beras petani oleh pemerintah melalui Bulog bertujuan untuk penyaluran bantuan sosial berupa beras sejahtera melalui program bantuan pangan nontunai (BPNT), sehingga jumlah kebutuhan disesuaikan.

Upaya ini dilakukan, menurut Ma’mun, untuk menambah stok yang sudah ada dan sebagai persiapan jika diperlukan operasi pasar untuk mengendalikan harga beras, terutama ketika tiba musim tanam.

Operasi pasar dilakukan berdasarkan instruksi Kementerian Perdagangan dan Direksi Bulog perihal operasi pasar beras cadangan beras pemerintah.

Perum Bulog Divre NTB menyediakan 3.000 ton beras yang terbagi untuk kegiatan operasi pasar di Kota Mataram sebanyak 2.500 ton dan di Kota Bima sebanyak 500 ton.

Masyarakat bisa membeli beras kualitas medium dengan harga Rp7.300/kg di depan pintu gudang Bulog, sedangkan di tempat operasi pasar sebesar Rp8.100 per kilogram.

Selain beras, ada juga komoditas lain yang dijual, yakni gula pasir merek “Kita” dengan HET Rp12.500 per kilogram, minyak goreng merek “Kita” dengan HET Rp13.000 per iter, dan bawang putih dengan HET Rp17.000 per kilogram.

Ia menyebutkan sebanyak empat unit mobil dikerahkan untuk melakukan penjualan beras di empat pasar tradisional di Kota Mataram, yakni Kebon Roek, Pagesangan, Sindu, dan Mandalika.

Di samping menggunakan mobil operasional, kegiatan operasi pasar beras juga memanfaatkan Rumah Pangan Kita (RPK) milik Bulog, yang tersebar di seluruh kabupaten/kota dan mudah dijangkau masyarakat.

Saat ini stok beras cukup banyak dan harganya juga cukup terkendali. Namun kalau nantinya terjadi gejolak harga beras, Perum Bulog NTB siap menggelar operasi pasar.

Operasi Pasar Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gejolak harga, Satuan Tugas Pangan NTB bersama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah menggelar operasi pasar beras dalam rangka mengendalikan harga komoditas tersebut yang cenderung mengalami kenaikan.

“Operasi pasar beras dilakukan untuk mencegah kenaikan harga yang tidak terkendali,” kata Wakil Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) NTB Prijono.

Menurut dia, harga beras di dua kota yang ada di NTB, yakni Kota Mataram dan Kota Bima, cenderung mengalami kenaikan di luar musim panen raya padi.

Namun kenaikan harga masih di bawah harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras.

Dari hasil pantauan, kata Prijono, harga beras kualitas medium yang dijual di pasaran masih di level Rp9.000 per kilogram atau di bawah HET untuk wilayah Bali-NTB sebesar Rp9.450 per kilogram.

Beras Impor Keberadaan NTB sebagai salah satu lumbung pangan nasional dan produk beras yang melimpah, sejatinya menjadi jaminan bahwa masyarakat di “Bumi Gora” ini tidak akan kesulitan pangan, khususnya beras.

Karena itu setidaknya ini menjadi alasan Pemerintah Provinsi NTB menolak masuknya beras impor. Penolakan dilakukan karena dengan adanya beras impor dikhawatirkan akan merugikan petani.

Wakil Gubernur NTB H Muh Amin mengatakan daerahnya kini sedang surplus beras dan akan lebih melimpah lagi, saat memasuki masa panen raya bulan Maret mendatang. Melimpahnya beras ini bisa didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan beras daerah lain.

Sebelumnya Kementerian Pertanian merilis bahwa Lombok Barat dan Lombok Timur merupakan dua Kabupaten di NTB yang terus panen padi hingga kini.

Beberapa Kecamatan di Lombok Barat, seperti Narmada, Labuapi, Lingsar, Gunungsari dan di Lombok Timur, seperti Sikur, Masbagik, Aikmal, dan Wanasaba memiliki potensi irigasi sepanjang tahun.

Karena itu daerah-daerah tersebut memiliki indeks pertanaman 300 alias tanam tiga kali setahun. Karenanya tidak heran bila dua kabupaten tersebut bersaing dalam panen. Suatu persaingan positif untuk mendukung swasembada pangan.

Wacana pemerintah mengimpor beras memunculkan pro kontra di masyarakat, tak terkecuali di Provinsi NTB sebagai salah satu lumpung padi nasional.

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia NTB Willgo Zainar menyatakan petani padi di daerahnya terancam mendapatkan harga rendah ketika musim panen raya karena target pembelian Perum Badan Urusan Logistik jauh berkurang.

Ia mengatakan petani hanya dapat sekadar upah tanam saja, sementara tengkulak yang dapat untungnya. Itu kondisi sangat memprihatinkan kalau benar pembelian Bulog jauh berkurang.

Ia juga mengkhawatirkan pedagang besar dari luar NTB akan memanfaatkan ketidakberdayaan Bulog menyerap hasil panen petani dengan melakukan pembelian dengan harga relatif murah untuk kemudian dijual ke daerah lain.

Jika kondisi tersebut sampai terjadi, katanya, berarti menunjukkan bahwa salah satu peran Bulog sebagai stabilisator harga di pasar tidak terwujud.

Di satu sisi, kata Willgo, petani padi di NTB diperkirakan akan melakukan panen pada Februari dan puncaknya Maret 2018. Momen tersebut bertepatan dengan rencana pemerintah mendatangkan beras impor pada Februari 2018.

Dengan target serapan Bulog yang berkurang dan kedatangan beras impor, tentu tengkulak yang diuntungkan. Apalagi petani NTB mampu memproduksi gabah hingga 2,5 juta ton pada 2017.

Melihat posisi petani yang dilematis, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerindra ini menginginkan agar harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras ditinjau lagi.

Berdasarkan Inpres Nomor 5 tahun 2015, HPP untuk GKP sebesar Rp3.750 per kilogram, sedangkan GKG Rp4.600 per kilogram, dan HPP beras Rp7.300 per kilogram.

Menurut dia, terkadang beda Rp25 per kilogram, Bulog tidak berani membeli dari petani karena sudah ada patokan harga standar, sementara harga beli bersaing dengan tengkulak.

Dengan melimpahnya produksi padi yang dihasilkan petani, gejolak harga beras di NTB dijamin tidak akan terjadi. Tanpa beras impor pun stok beras di NTB tetap aman.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.