Terima Aspirasi Mahasiswa, DPRD Lombok Tengah Surati Presiden

68
kali tampilan.
Loading...

LOMBOKita – Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah M. Tauhid menegaskan akan berkirim surat ke Presiden RI Ir. H. Joko Widodo terkait aspirasi demo mahasiswa yang dimotori PMII yang menolak disahkannya Undang-undang Omnibus Law.

Hal itu ditegaskan M Tauhid didampingi anggota dewan lainnya, H Muhdan Rum dari Fraksi Gerindra dan Fraksi PKS H. Supli di hadapan para pengunjukrasa di halaman kantor DPRD Lombok Tengah, Jumat (09/10/2020).

Tauhid mengatakan, sebagai bentuk tanggung jawab moral lembaga wakil rakyat di daerah itu, pihak DPRD Lombok Tengah akan langsung membuat surat untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa yang mengaku tidak setuju pengesahan UU Omnibus law.

“Detik ini juga saya perintahkan Sekretariat Dewan untuk membuat surat agar apa yang disampaikan adik-adik mahasiswa ini bisa sampai ke presiden,” tegas Tauhid.

Loading...

Diakui Tauhid, dirinya belum membaca dan menelaah secara utuh Undang-undang Ciptakan Lapangan Kerja (Cilaka) tersebut.

“Saya apresiasi para mahasiswa yang terlebih dahulu membaca dan menelaah Undang-undang itu,” ucap Tauhid.

Tauhid meminta para mahasiswa segera membubarkan diri dan memberikan kepercayaan kepada lembaga dewan untuk menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan pada unjukrasa yang mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian.

Para mahasiswa di Lombok Tengah itu melakukan unjukrasa menolak disahkannya Undang-undang omnibus law yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.

Koordinator Lapangan Aksi Mahasiswa, Erwin Hadi dalam orasinya mengungkapkan, proses pembentukan Undang-undang Cipta Kerja dalam Omnibus Law tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat dan tidak mencerminkan asas keterbukaan sesuai pasal 5 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Terlebih, kata Erwin Hadi, pembentukan dan pengesahannya saat pandemi Covid-19 serta terkesan main kucing-kucingan dengan rakyat.

“Apalagi nanti saat pelaksanaan, bisa jadi rakyat akan diakal-akali dengan adanya Undang-undang Cipta Lapangan Kerja itu,” tegas Erwin.

PC PMII Lombok Tengah, menurut Erwin, sangat kecewa karena DPR dan pemerintah akan memperkecil kemungkinan pekerja WNI untuk bekerja karena UU Cipta Kerja menghapus kewajiban mentaati ketentuan mengenai jabatan dan kompetensi tenaga kerja asing.

Zeinta Tour and Travel - Solusi Ke Baitullah
Zeinta Tour and Travel

“Dengan adanya UU Cipta Lapangan Kerja itu, tenaga kerja asing akan lebih mudah masuk karena perusahaan yang mensponsori hanya membutuhkan rencana Penggunaan tenaga kerja asing tanpa izin lainnya,” ungkap Erwin Hadi didampingi Ketua Umum PC PMII Lombok Tengah, Siti Faridah.

Karenanya, PC PMII Lombok Tengah meminta DPRD Lombok Tengah untuk mendukung penyampaian aspirasi warga pergerakan agar menuntut presiden tidak menandatangani Undang-undang Omnibus Law.

Jika tuntutan tersebut tidak direspon dengan baik, Erwin Hadi mengancam akan kembali mengerahkan massa yang lebih banyak lagi.

Sementara itu, Sekretaris Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Suhadi Kana mengatakan saat itu juga membuat surat untuk penyampaian aspirasi para mahasiswa aksi yang akan segera dikirim ke Presiden.

“Tadi langsung kami membuatkan surat yang ditandatangani Ketua DPRD M Tauhid, yang disaksikan juga oleh sejumlah perwakilan massa aksi,” kata Suhadi Kana.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.