Tiga Lembaga Minta Disos Lotim Ganti Seluruh Pendamping SDM PKH 

1495
kali tampilan.

LOMBOKita – Tiga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yakni Garis Demokrasi, Serikat Masyarakat Selatan (SMS) dan Lembaga Advokrasi Demokrasi (LARD) Nusa Tenggara Barat meminta kepada Dinas Sosial Lombok Timur untuk mengganti seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang menangani masalah Bantuan Langsung Non Tunai (BPNT) di Lotim.

Pernyataan tersebut ditegaskan saat mendatangi Kantor Dinas Sosial Lotim di lantai empat kantor Bupati Lotim, Jumat (14/6).

Mereka diterima Sekdis Sosial,Ibrahim bersama dengan pejabat yang menangani masalah Program PKH dan Bantuan Langsung Non Tunai (BPNT).

” Kami datang ke Disos ini meminta agar Dissos segera mengganti seluruh pendamping SDM PKH yang menangani masalah BPNT dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa di Lotim, karena dianggap tidak ikut bermain dalam program BPNT tersebut,” tegas Direktur Garis Demokrasi, Sawaludin dihadapan Sekdis Sosial.

Loading...

Ia menjelaskan berdasarkan hasil temuan dilapangan kalau pihaknya menemukan adanya dugaan permainan yang dilakukan pihak pendamping SDM PKH tersebut dalam penyaluran bantuan BPNT tersebut. Dengan menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan tufoksinya, sehingga tentunya ini menyalahi ketentuan yang ada.

Begitu pendamping dilapangan juga diduga berperan ganda,selain menjadi pendamping juga menjadi Penyedia,penyalur dan pengawas. Sehingga tentunya ini menjadi masalah yang harus dituntaskan oleh Dinas Sosial dengan memutus mata rantai yang terlibat semuanya.

” Makanya kami minta untuk segera melakukan evaluasi terhadap semua pendamping ini, karena ingin masalah penyaluran BPNT ini bisa berjalan baik dalam penyalurannya,” ujar Aweng.

Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga akan melaporkan kasus ini ke aparat penegak hukum. Karena diindikasi ada dugaan penyimpangan didalamnya. Seperti halnya beras yang diberikan kepada masyarakat kurang bagus dan telur banyak yang busuk, bahkan ada dugaan pemotongan dalam bantuan BPNT tersebut.

Bahkan yang lebih parah lagi ada oknum pendamping yang mengelola PKM sekitar ribuan.Dengan datanya kami pegang dan ini menjadi salah satu bukti yang akan kami bawa ke aparat penegak hukum dalam laporan nantinya. Kerena berapa uang yang diperoleh dari BPNT oknum pendamping tersebut.

” Kami tidak main-main dalam masalah ini, karena kami punya bukti dan akan segera kami laporkan ke penegak hukum,”tandasnya seraya mengatakan pihak BRI juga harus diminta pertanggungjawaban dalam masalah BPNT ini, karena diindikasi juga diduga ikut bermain didalamnya.

Hal yang sama dikatakan Pengurus LARD NTB, Andra Ashadi menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam masalah persoalan BPNT ini. Karena yang dirugikan akibat masalah ini masyarakat yang menerima bantuan dari pemerintah melalui program BPNT tersebut.

Apalagi dengan adanya dugaan permainan yang dilakukan petugas pendamping SDM PKH dilapangan. Sehingga tentunya ini tidak bisa dibiarkan dan harus segera disikapi dengan akan melaporkan masalah ini kepada aparat penegak hukum.

” Kami akan bawakan beras berbau dan telur busuk yang diberikan kepada masyarakat dari program BPNT tersebut ke kantor Dinas Sosial dan Kejaksaan nantinya sebagai bukti kongkrit,termasuk adanya dugaan pemotongan juga BPNT tersebut,” tegasnya.

Begitu juga Ketua SMS, Sayadi menegaskan kalau pihaknya mencium adanya dugaan permainan yang dilakukan petugas pendamping dari tingkat kabupaten, Kecamatan sampai desa dalam program BPNT tersebut. Dengan ikut berperan ganda didalamnya yang dalam aturan tidak dibenarkan dan harus ditindak tegas.

” Kami minta untuk diputihkan semua petugas pendamping SDM PKH di Lotim, kalau ingin masalah BPNT ini selesai, dengan mengganti yang baru, apa susahnya, ketimbang akan terus menjadi persoalan dengan perbuatan oknum yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan masalah BPNT,” tukasnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Sosial Lotim, Ibrahim mengaku sangat berterima kasih dengan adanya masukan tersebut, untuk kemudian akan menjadi evaluasi kedepanya. Namun begitu untuk melakukan pergantian semua pendamping SDM PKH di Lotim tentunya tidak semudah apa yang diharapkan.

Karena pengusulan harus ke pusat. Akan tapi pihaknya tentu akan melakukan evaluasi didalamnya.Apalagi masalah BPNT ini menjadi salah satu atensi Bupati Lotim untuk diselesaikan agar tidak terjadi persoalan dilapangan.

” Yang jelas kalau ada pendamping yang melanggar dan melakukan kesalahan langsung akan diberikan tindakan tegas, bahkan bila perlu langsung di pecat sebagai bentuk ketegasan kami dalam masalah ini,” tegasnya.

5 KOMENTAR

  1. Apa yg di laporkan tmn2 LSM memang betul seperti yg Sy denger dmasarakat.ribut terus PKH ini, alternatifx pecat,msh banyak orang2 yg kredibel..

  2. Harus dilakukan evaluasi menyeluruh,tdk bisa memponis hanya bawahan seperti Para Pendping, tapi mulai dari Pimpinan dan jajaran kebawah Dinsos harus di evaluasi. Saya sangat setuju sdh diganti tapi ydk cukup krna sbh OPD kerja Kolektif jusyru hrs menyeluh.
    Bagus dn saya apresiasi tmen2 LSM yg peduli dn memberi masukan positip sebelum hal ini lebih parah ,apakagi program ini menyangkut kehidupan masyarskat Miskin yg harus di lindungi apalagi telah tercantum dalsm UUD 45 bahwa Pakir miskin di lindungi Negara. Jadi tdk boleh di main2kan ,Bapak Bupati saya salut dg mulai mengevaluasi jajaran Dinsos demi Kesejahteraan dan Lombok Timur yang lebih Maju.( Alumni Pasca Sarjana TRINANDRA STIE JAKARTA/ Sup riadi SE.MM)

  3. “Kami minta untuk diputihkan semua petugas pendamping SDM PKH di Lotim, kalau ingin masalah BPNT ini selesai, dengan mengganti yang baru, apa susahnya”.

    Emang semudah gonta-ganti pacar??
    🤣🤣🤣🤣

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.