Pelaksanaan UNBK

LOMBOKita – Dinas Pendidikan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengeluarkan kebijakan tidak memaksa sekolah menengah pertama (SMP) untuk menjadi peserta ujian nasional berbasis komputer tahun ajaran 2017/2018.

“Bagi sekolah yang sudah merasa siap dan mampu melaksanakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) silakan, tapi bagi sekolah yang belum kami tidak akan paksa,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram H Sudenom di Mataram, Kamis.

Ia mengatakan, secara nasional pelaksanaan UNBK tidak diwajibkan sehingga UNBK boleh dilaksanakan bagi sekolah yang sudah memiliki kesiapan dan fasilitas pendukung.

Namun bagi sekolah yang belum memiliki fasilitas pendukung tetap bisa melaksanakan ujian nasional kertas pensil (UNKP), sesuai dengan kemampuan yang ada, dan tidak memaksakan diri.

Apalagi, sejauh ini jajaran sekolah sudah trauma dengan kasus mantan Kepala SMPN 6 Mataram yang terindikasi melakukan pungutan liar untuk mendukung pelaksanaan UNBK.

“Karena itu, kami tidak ingin memaksa sekolah menjadi peserta pelaksana UNBK, dengan melakukan pungutan-pungutan di luar ketentuan untuk memenuhi kebutuhan standar UNBK,” katanya.

Selain itu, Dinas Pendidikan juga tidak memaksa sekolah untuk menjadi pelaksana UNBK dengan meminjam fasilitas yang ada di SMA/SMK pelaksana UNBK, karena hal itu dinilai kurang baik bagi peserta ujian.

“Jika anak-anak pindah ujian ke SMA/SMK terdekat, pastinya hal itu bisa mengganggu konsentrasi siswa karena belum terbiasa duduk di bangku sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah kerja sama UNBK,” katanya.

Menurut Sudenom, UNBK maupun UNKP sama-sama menjadi salah satu proses menguji kemampuan siswa setelah tiga tahun duduk di bangku sekolah.

Tapi, setelah mereka lulus dalam proses pendaftaran dan penerimaan peserta didik baru (PPDB) ke jenjang yang lebih tinggi, tidak ada yang membedakan antara calon peserta didik dari dari lulusan UNBK dan UNKP.

Bedanya, lanjut Sudenom, UNBK dapat meminimalkan terjadinya indikasi kebocoran soal dan kecurangan-kecurangan lainnya.

“Karenanya, upaya yang kita lakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan UNKP adalah meningkatkan pengawasan untuk meminimalkan terjadinya kebocoran dan kecurangan itu,” ujarnya.