Wabup Lombok Tengah Sampaikan Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019

77
kali tampilan.
Loading...

LOMBOKita – Wakil Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri menyampaikanpengantar nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2019, Senin (22/7/2019).

Wakil Bupati menyampaikan ucapan terimakasih, apresiasi dan penghargaan yang setingi-tingginya kepada badan anggaran DPRD Loteng dan TAPD Loteng yang telah bersama-sama membahasKebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) perubahan APBD tahun anggaran 2019 hingga tercapainya kesepakatan bersama.

Berdasarkan nota kesepakatan bersama antara Pemkab Loteng dan DPRD terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan APBD tahun 2019 yang telah ditandatangani bersama pada Kamis(17/7/2019), menjadi acuan bagi organisasi perangkat daerah lingkup Pemkab Loteng dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPA-SKPD) tahun anggaran 2019.

Selanjutnya kompilasi RKPA-SKPD tahun anggaran 2019 yang telah diverifikasi oleh tim anggaran pemerintah daerah menjadi bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2019.

Adapun substansi kebijakan perubahan APBD tahun anggaran 2019, sebagaimana tertuang dalam dokumen nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2019, dapat disampaikan target pendapatan daerah semula sebesar Rp2.152.687.126.109,00 menjadi sebesar Rp2.154.806.552.755,00 atau meningkat sebesar Rp2.119.426.646,00.

Loading...

Perubahan target pendapatan daerah tersebut, meliputi, targetpendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah mengalami peningkatan, semula sebesar Rp199.494.241.000,00 menjadi Rp203.086.667.646,00) atau meningkat sebesar Rp3.592.426.646,00. Adapun perubahan target tersebut, antara lain di penambahan target pajak daerah sebesar Rp5.300.000.000,00) yangbersumber dari pajak pajak penerangan jalan, pajak parkir dan pendapatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.Selain itu, pengurangan targetretribusi daerah sebesar Rp790.000.000,00 yang terjadi pada obyek retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Kemudian, penurunan target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp3.216.712.811,00, yang disebabkan adanya penyesuaian besaran pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang bersumber dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah,berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menetapkan besaran deviden/bagian laba atas penyertaan modal pemerintah Loteng pada PT. Bank NTB dan PD. BPR NTB Loteng, serta penambahan target lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp2.299.139.457,00.“Penambahan target tersebut bersumber dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan dan pendapatan jasa layanan umum BLUD,” jelasnya.

Selanjutnya, target pendapatan daerah juga terdiri dari target pendapatan dana perimbangan yang bersumber dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus tidak mengalami perubahan atau tetap secara total ditargetkan sebesar Rp1.564.779.169.000,00. Begitupun, target lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan, semula sebesar Rp388.413.716.109,00 menjadi sebesar Rp 386.940.716.109,00atau turun sebesar Rp1.473.000.000,00. Perubahantarget tersebut akibat adanya pengurangan target pendapatanhibah limbah setempat sebesarRp 1.500.000.000,00 dan penambahan pendapatan dari sumbangan pihak ketiga dana pembangunan daerah kerja koperasi sebesar Rp 27.000.000,00.

Kemudian, untuk pagu anggaran belanja daerah pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2019 semula sebesar Rp 2.232.646.126.109,00bertambah sebesar Rp39.451.846.727,12, sehingga menjadi sebesar Rp2.272.097.972.836,12, dengan rincian belanja tidak langsungsebesar Rp 1.216.217.454.872,14 atau berkurang sebesar Rp27.488.618.236,86 dari semula sebesar Rp1.243.706.073.109,00.Selanjutnya, belanja langsungdimana pagu anggaran belanja langsung pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2019 semula dianggarkan sebesar Rp 988.940.053.000, bertambah sebesar Rp 66.940.464.963,98 menjadi sebesar Rp 1.055.880.517.963,98. Penambahan alokasi belanja langsung pada rancangan perubahan apbd tahun anggaran 2019, antara lain bersumber dari silpa tahun anggaran 2018 dan penambahan target pendapatan asli daerah tahun 2019.

Sementara, kebijakan penambahan alokasi belanja langsung pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2019 diarahkan, pengalokasian kembali silpa tahun anggaran 2018 yang penggunaannya sudah ditentukan (earmark), seperti silpa dana alokasi khusus baik fisik maupun non fisik tahun anggaran 2018, silpa BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas tahun anggaran 2018 silpa dana kapitasi dan non kapitasi, silpa pajak rokok dan DBH-CHT serta penganggaran kembali biaya retensi, penyelesaian pembangunan gedung kantor bupati, peningkatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD RSUD, peningkatan layanan administrasi kependudukan, dukungan dana monitoring dan evaluasi pembangunan rumah rusak akibat bencana gempa bumi, dukungan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap peningkatan fasilitas infrastruktur pendidikan, infrastruktur jalan dan infrastruktur pertanian, kegiatan reses dan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, penambahan anggaran tagihan rekening penerangan jalan umum, peningkatan pengawasan internal melalui dukungan dana operasional pemeriksaan reguler/operasional dan khusus maupun monitoring tindak lanjut hasil temuan pengawasan, peningkatan disiplin kerja asn pemkab lombok tengah melalui pemanfaatan alat absensi face scanner, serta alokasi lain yang dijabarkan dalam prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD tahun anggaran 2019 yang diarahkan untuk menunjang program/kegiatan berdasarkan skala prioritas dan tersebar di beberapa organisasi perangkat daerah.

Sehubungan dengan adanya keterbatasan sumber pendanaan yang bisa dialokasikan pada perubahan APBD tahun anggaran 2019 ini, menyebabkan kebutuhan prioritas yang diusulkan oleh OPD untuk mendapatkan tambahan dana dalam perubahan APBD tahun anggaran 2019 banyak yang tidak dapat terpenuhi.

Oleh sebab itu, berdasarkan rencana pendapatan daerah dan belanja daerah pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2019 sebagaimana yang telahdisampaikan, maka terdapat selisih defisit sebesar Rp117.291.420.081,12 yangdirencanakan ditutup melalui pembiayaan netto. Sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam regulasi pedoman pengelolaan keuangan daerah terhadappenanganan ketika terjadi defisit anggaran, yaitudilakukan melalui perencanaan pembiayaan daerah sehingga menghasilkan struktur APBD, diperoleh sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan nol rupiah.

Adapun anggaran pembiayaan daerah pada rancangan perubahan APBD, diantaranyapenganggaran penerimaan pembiayaan daerah pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2019 semula ditargetkan sebesar Rp79.959.000.000,00 menjadi Rp127.127.668.821,12 atau meningkat sebesar Rp47.168.668.821,12, bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (silpa) tahun anggaran 2018 sebesar Rp 58.358.151.321,12 dan penyesuaian besaran penerimaan pinjaman daerah tahun 2019 dari PT. Sarana Multi Infrastruktur, semula sebesar Rp 79.959.000.000,00 menjadi Rp 68.769.517.500,00 atau berkurang sebesar Rp11.189.482.500,00.

Selanjutnya, penganggaran pengeluaran pembiayaan daerah pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2019 semula dianggarkan sebesar nol rupiah menjadi sebesar Rp9.836.248.740,00 yang diarahkan untuk pemenuhan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (BUMD) yaitu pada PT. Bank NTB sebesar Rp 7.150.162.778,00 dan PD. BPR NTB Loteng sebesar Rp 2.686.085.962,00.

“Berdasarkan rencana penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2019 tersebut, maka pembiayaan netto menjadi sebesar Rp117.291.420.081,12, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun berkenaan pada strukturrancangan perubahan APBD tahun anggaran 2019 dalam posisi berimbang,” pungkasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.