Wagub Sebut NTB Daerah Rawan Bencana

Rakor Peningkatan Kapasitas Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat Dalam Penanganan Bencana 2017

LOMBOKita – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat H Muhammad Amin mengungkapkan bahwa sebagian besar wilayah NTB tergolong rentan dilanda bencana.

“Dari 14 jenis potensi bencana di Indonesia, 11 di antaranya terdapat di NTB,” kata Muhammad Amin pada rapat koordinasi Peningkatan Kapasitas Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Penanganan Bencana 2017 di Mataram, Selasa.

Wagub menyebutkan, penyebabnya adalah kondisi geologi NTB terutama di wilayah pegunungan dan pesisir pantai mulai dari barat sampai timur rawan bencana.

“Kerentanan bencana tersebut tidak hanya membutuhkan program penanganan secara komprehensif dan terintegrasi, tetapi juga penting menyiapkan masyarakat agar tangguh bencana,” tuturnya.

Menurut Amin, ketika terjadi bencana, sudah pasti akan menurunkan, bahkan melumpuhkan tingkat produktivitas masyarakat. Misalnya tidak sedikit lahan yang tadinya bisa ditanami ketika datang bencana banjir akan rusak, dan juga infrastrukturnya rusak.

Berita lainnya: Tsunami Aceh Berpotensi Terulang di Jawa-Bali-Nusra

Karena itu, semua pihak kata Wagub, harus ikut berperan untuk memulihkan akibat bencana tersebut. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Untuk itu, Wagub mengingatkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah Daerah. Karenanya, ia berharap dalam menjalankan amanah konstitusi tersebut, perlu disusun suatu konsep penangulangan bencana yang terencana, terkoordinasi dan menyeluruh. Mulai pada tahap pra-bencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.

Pemerintah daerah dan semua pihak terkait diminta untuk menyatukan langkah-langkah taktis yang cepat dan tepat untuk meminimalisir dampak bencana sekaligus mempersiapkan diri untuk menghadapi resiko bencana di masa depan.

“Sebagai langkah preventif, saya minta BPBD NTB selaku leading sector penanggulangan bencana lebih mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat agar menjadi masyarakat tangguh bencana,” ujar Amin.

Senada dengan Wagub, Asdep Tanggap Cepat Bencana, Kemenko PMK, Joko Yuwono mengatakan dari hasil rakor ini diharapkan dapat diperoleh masukan-masukan dan pemikiran serta komitmen lebih jauh lagi agar dapat mengantisipasi berbagai masalah kebencanaan.

Untuk selanjutnya dapat dirumuskan berbagai langkah upaya penanggulangan melalui keterpaduan kebijakan dan perencanaan khususnya dalam penguranga risiko bencana.

Herbin Manihuruk selaku Asdep PRB (Pengurangan Resiko Bencana) menambahkan, hasil indeks resiko bencana (database tahun 2014) dari 478 kabupaten/kota, 77% wilayah Indonesia berisiko tinggi rawan bencana, untuk di NTB 88 persen dari wilayah ini menjadi lokasi prioritas.

Mengantisipasi bencana itu, kata Herbin maka hal yang perlu dilakukan pemerintah adalah seperti kata Wagub tadi. Yakni sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Ia juga mengungkapkan gagasannya tentang upaya mewujudkan ketangguhan bencana di setiap desa. Artinya ketika terjadi bencana, maka pihak pertama yang bisa menyelamatkan masyarakat, bukan BPBD atau Tim SAR tetapi masyarakat sendiri.

“Untuk diketahui 25 persen bisa selamat karena diri sendiri, maka dari itu masyarakat harus kita internalisasikan bagaimana upaya-upaya penyelamatan diri,” tegasnya.

Karena itu, program pembentukan Desa Tangguh Bencana menjadi prioritas yang perlu disukseskan bersama. ant

Komentar Anda