Warga Disandera, KASAD: “Mau Dibikin Seperti Apa Papua Itu”

Jenderal Mulyono mengatakan tanpa payung hukum yang jelas maka TNI tidak bisa berbuat apa-apa disana. Karena itu masih merupakan ranah hukum yang hanya dapat diatasi oleh kepolisian.

Jenderal Mulyono mengatakan pihaknya akan bertindak dalam koridor hukum yang benar. Apabila Undang-Undang mengamanatkan TNI turun langsung (dalam kasus penyanderaan), maka ia mengaku siap dan sudah mempersiapkan pasukan dalam rangka membuat Papua lebih kondusif.

“Yang kita lakukan dalam upaya Papua agar kondusif. Kita ingin mengangkat derajat mereka. Artinya program-program pemerintah yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi untuk membangun Papua dan menyejahterakan masyarakat Papua bisa dicapai,” katanya seraya menambahkan dirinya akan memilih prajurit terbaik yang diterjunkan di Papua.

Diminta serahkan diri Di tempat terpisah, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan, di dalam NKRI, tidak boleh ada separatis bersenjata yang dibiarkan.

“Apabila ada gerakan separatis bersenjata di dalam NKRI, itu urusan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pasti TNI akan bertindak apabila dengan cara persuasif tidak bisa,” kata Panglima TNI usai acara penyerahan tanah di Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jakarta, Selasa.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menjelaskan bahwa berdasarkan video yang telah beredar, dengan adanya korban penyiksaan warga sampai meninggal yang terjadi di Papua, itu dilakukan oleh gerakan separatis bersenjata organisasi papua merdeka (OPM).

“TNI dan Kepolisian berusaha semaksimal mungkin melakukan tindakan persuasif, dan menyiapkan langkah-langkah untuk tindakan emergency. Kita (TNI-Polri) sudah mengimbau gerakan separatis bersenjata di Papua, untuk menyerahkan diri, tapi sampai sekarang belum ada yang menyerahkan diri, dan kita akan tetap berusaha terus sampai berhasil,” tutur Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Komentar Anda