Kejati NTB Telaah Penanganan Kasus Jalur Pendakian Rinjani

Wisata
Typography

LOMBOKita - Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus melakukan telaah terhadap penanganan kasus dugaan korupsi proyek perbaikan jalur pendakian di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) tahun 2013.

"Informasinya, kasus ini sedang dalam tahap pemeriksaan oleh saksi ahli," kata Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB Dedi Irawan di Mataram, Rabu.

Terkait dengan ahli yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan, Dedi mengaku belum mengetahuinya dengan pasti. Melainkan dia meminta waktu untuk kembali menanyakan perkembangannya dari tim penyelidik.

"Nanti akan saya tanyakan dulu sejauh mana perkembangannya, secepatnya akan dikabarkan," ujar pejabat yang belum lama ini menduduki jabatan sebagai Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB itu.

Perkembangan terakhir dari penanganan kasus ini terkesan "mentok" di tahap penyelidikan Intelijen Kejati NTB. Karena sejak kasusnya masuk tahap penyelidikan, belum ada tenaga ahli yang berani turun ke lapangan untuk melakukan perhitungan fisik pengerjaannya.

Bahkan, sudah ada dua tenaga ahli yang mengundurkan diri dari permintaan Kejati NTB, yakni dari Universitas Mataram maupun Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Surabaya.

Terkait dengan kondisi tersebut, Kejati NTB terkesan "patah arang" dalam mencari kepastian hukum dari penanganan kasus yang dilaporkan Forum Masyarakat Peduli Keadilan (Formapi) Perwakilan NTB pada awal tahun 2014 itu.

"Mungkin Senin (16/1) informasinya akan saya sampaikan," kata mantan Kasi Intelijen Kejari Kupang tersebut.

Formapi NTB dalam laporannya di awal tahun awal 2014, saat Kejati NTB masih dipimpin oleh Fadil Zumhanna, menyerahkan sejumlah dokumen berupa realisasi anggaran pusat di tahun 2013.

Dalam dokumen tersebut, tercantum ada dua item proyek, khusus untuk perbaikan jalur pendakian di kawasan TNGR yang nilainya mencapai Rp2,5 miliar.

Perinciannya, anggaran sebesar Rp1 miliar untuk perambatan jalur dari kawasan Senaru, Kabupaten Lombok Utara ke Danau Segara Anak, dan Rp1,5 miliar untuk peningkatan kualitas jalur treking dari Sembalun Lawang, Kabupaten Lombok Timur, ke Danau Segara Anak, Gunung Rinjani.

Kemudian, laporannya pun disempurnakan dengan mencantumkan hasil investigasi lapangan berupa dokumentasi pengerjaannya. Dalam bukti yang diserahkan, Formapi NTB melaporkan bahwa proyek perambatan jalur di wilayah Senaru, Kabupaten Lombok Utara, hanya ada sepanjang 200 meter yang terlihat pengerjaannya.

Sedangkan, untuk proyek peningkatan kualitas jalur pendakian di kawasan Sembalun Lawang, Kabupaten Lombok Timur, yang terlihat hanya pengerjaan "shelter" atau tempat peristirahatan.

Menurut pengamatan Formapi NTB, di areal tersebut terdapat sepuluh "shelter". "shelter" yang dibangun dinilai tidak sesuai dengan dana yang telah dianggarkan pemerintah. Bahkan, disebutkan bahwa empat "shelter" di antaranya diketahui berasal dari sumbangan PT Pertamina.

Tim Formapi NTB turun ke lapangan dan melakukan investigasinya pada awal 2014 lalu, setelah proyek yang direalisasikan pada tahun 2013 itu, diharuskan tuntas pada 31 Desember 2013. (ant)