LOMBOKita – Pihak legislatif dan eksekutif Kabupaten Lombok Timur kejar tayang dalam rangka membahas Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2019. Setelah sebelumnya antara eksekutif dan legislatif telah menetapkan MoU Kebijakan Umum Anggaran (KUA) PPAS APBD tahun 2019.

” Kami kejar tayang dalam membahas APBD induk 2019,dengan mendesaknya waktu pembahasan sampai tanggal 30 Nopember 2018 ini,” tegas salah seorang anggota DPRD Lotim,H.Mustayib yang juga ketua BK Lotim kepada wartawan di kantornya,Senin (26|11).

Ia menjelaskan memang pembahasan APBD induk mengalami keterlambatan,apabila dibandingkan dengan pembahasan tahun-tahun sebelumnya tepat waktunya.

Hal ini dikarenakan berbagai persoalan yang ada,diantaranya mundurnya pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lotim terpilih, kemudian terjadinya kasus gempa bumi yang tentunya mendapatkan penanganan serius dari pemerintah daerah.

” Tumben tahun ini pembahasan APBD induk mengalami keterlambatan,sehingga tentu pembahasan dilakukan secara maraton antara eksekutif dan legislatif,” ujarnya.

‎Hal yang sama dikatakan Wakil Ketua DPRD Lotim,Daeng M Ihsan menegaskan kalau pembahasan APBD induk tahun 2019 mengalami keterlambatan dari tahun sebelumnya.Sehingga tentunya dengan keterlambatan itu eksekutif dan legislatif harus kerja keras dalam melakukan pembahasan program-program prioritas tahun 2019.

Begitu juga halnya semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lotim harus siap dipanggil untuk melakukan pembahasan tersebut. Meski harus dilakukan pagi,siang maupun malam dalam rangka untuk membahas bersama-sama program tersebut untuk kesejahteraan masyarakat Lotim.

“Tentu dalam pembahasan APBD itu ada skala prioritas yang ada dengan tentunya kedepannya sektor pendidikan,kesehatan maupun sektor lainnya,” tegas Daeng M Ihsan.

Keterangan Foto Sidang Paripurna Pembahasan RAPBD induk tahun 2019.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.