Bupati Lombok Utara Sampaikan Pengantar RAPBD-P 2019

68
kali tampilan.
Loading...

LOMBOKita – Sinergitas antara pemerintah daerah dan legislatif sebagai upaya jalannya roda pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas terus ditunjukan di bumi Tioq Tata Tunaq. Salah satunya dalam penetapan RAPBD 2019 yang kini dalam proses berjalan.

Bertempat di aula DPRD, Bupati Lombok Utara H. Najmul Akhyar menyampaikan nota pengantar kepala daerah terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun anggaran 2019 rapat paripurna ke-33 masa sidang II DPRD, Senin (29/7/2019).

Hadir dalam sidang ini , pimpinan dan anggota DPRD KLU, Polres Lombok Utara, Ketua KPU KLU, Kepala OPD lingkup Pemda KLU, dan tamu undangan lainnya. Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD H. Burhan M. Nur didampingi Wakil Ketua Sudirsah Sudjanto dan Demung Djekat.

Bupati Lombok Utara H. Najmul Akhyar menyampaikan dengan belum sepenuhnya terealisasi program yang diarahkan untuk bantuan perbaikan rumah dan jaminan hidup kepada masyarakat terdampak bencana, bersama DPRD mendukung anggaran pembebasan lahan pembangunan empat jembatan yang memberi akses utama penghubung antar kecamatan.

Selain, pengalokasian anggaran pada BPBD untuk kebutuhan tim teknis validasi rumah, penanggulangan kekeringan dan krisis air yang tersebar pada tiga kecamatan, pemberian bantuan wirausaha di masing- masing SKPD, serta pemberian bantuan hibah/bansos untuk menunjang kegiatan pilkada/pilkades serentak.

Loading...

Disampaikan pula oleh bupati, wilayah Kabupaten Lombok Utara merupakan daerah yang relatif masih rawan terhadap bencana, sehingga meskipun telah dianggarkan dalam belanja langsung terkait kegiatan yang berorientasi pada ikhtiar penanganan bencana, pada belanja tidak langsung juga dianggarkan belanja tidak terduga sebesar Rp. 1,2 miliar lebih dan belanja bantuan sosial semula dianggarkan sebesar 12,7 miliar rupiah lebih berubah menjadi 6,4 miliar lebih. Berkurang sebesar 6,2 miliar lebih.

Belanja daerah tahun 2019, diarahkan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan berupa urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan pada bidang pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

“Kita juga patut apresiasi dan berterimakasih Kepada para relawan dan segenap komponen yang turut membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penanganan gempa bumi di Lombok Utara, dari tanggap darurat hingga sampai pada saat ini,” ungkap Najmul.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.