Ketua DPW PSI NTB, Dian Sandi Utama / ist

LOMBOKita – Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPW Nusa Tenggara Barat, Dian Sandi Utama mengajak seluruh pengurus dan kader partai politik yang gagal lolos verifikasi administrasi untuk bergabung ke PSI.

Menurut Dian Sandi, sejumlah partai politik dipastikan gagal mengikuti verifikasi administrasi dan secara otomatis akan gagal sebagai peserta Pemilu 2024 mendatang berdasarkan pengumuman yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari ini, Selasa tanggal 16 Agustus 2022.

“Menyimak dan membaca hasil pengumuman yang dilakukan KPU, ada 16 partai politik yang gagal verifikasi administrasi,” kata Dian Sandi Utama di Mataram, Selasa (16/8/2022) petang.

Dian Sandi menyebutkan, 16 partai politik yang dipastikan gagal mengikuti verifikasi administrasi tersebut antara lain, 1. Partai Demokrasi Republik Indonesia. 2. Partai Kedaulatan Rakyat (PKR). 3. Partai Beringin Karya (Berkarya). 4. Partai Indonesia Bangkit Bersatu (IBU). 5. Partai Pelita
6. Partai Karya Republik. 7. Partai Pemersatu Bangsa. 8. Partai Bhinneka Indonesia (PBI ). 9. Partai Pandu Bangsa. 10. Partai Pergerakan Kebangkitan Desa (Perkasa). 11. Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai). 12. Partai Masyumi. 13. Partai Damai Kasih Bangsa. 14. Partai Kongres. 15. Partai Kedaulatan. 16. Partai Reformasi.

“PSI NTB membuka diri kepada para pengurus dan kader partai politik yang telah dipastikan tidak dapat menjadi peserta Pemilu 2024 untuk bersama-sama berada dalam sebuah perahu perjuangan, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nusa Tenggara Barat,” tandas Dian Sandi Utama.

Dian Sandi menegaskan, bagi pengurus parpol yang gagal verifikasi yang ingin masuk menjadi pengurus di PSI NTB, Dian persilahkan dengan mengisi posisi terbaik yang telah dipersiapkan, baik di Kepengurusan Wilayah maupun Kepengurusan di Kabupaten/Kota.

Demikian pula dengan pengurus maupun kader partai gagal verifikasi yang ingin mencalonkan diri pada Pileg 2024, Dian Sandi membuka pintu selebar-lebarnya dengan syarat yang telah ditentukan.

“Catatannya, tidak pernah korupsi, bukan pelaku kekerasan/pelecehan seksual/KDRT, bukan pelaku intoleran yang telah memiliki putusan hukum tetap,” tegas Dian.

“Kami adalah partai yang dari awal dengan tegas menolak mahar baik untuk Pilkada maupun Pencalegan. Kami tegaskan, kami tidak menerima uang pendaftaran sepeserpun alias gratis,” imbuh Dian.