LOMBOKita – Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh membuka kegiatan gebyar pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 2017 untuk mengoptimalkan perolehan pendapatan daerah di kota itu.
Kegiatan gebyar pajak bumi dan bangunan (PBB) tersebut berlangsung di halaman pendopo wali kota dihadiri Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana, Kepala Badan Keuangan Daerah HM Syakirin Hukmi, beserta jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) HM Syakirin Hukmi mengatakan, kegiatan gebyar PBB dimaksudkan selain mengoptimalkan pendapatan daerah, juga untuk mengingatkan wajib pajak (WP) agar melunasi kewajibannya sebelum tanggal jatuh tempo pada 31 Agustus 2017.
“Untuk menarik WP agar datang dan membayar PBB ke gebyar, kami menyediakan enam unit sepeda motor sebagai hadiah utama di enam kecamatan, yang akan diundi saat penutupan,” katanya.
Selain itu, BKD menyediakan berbagai hadiah hiburan seperti TV, sepeda, “handphone” dan lainnya.
Diharapkan dengan upaya itu, target PBB tahun ini sebesar Rp24 miliar bisa tercapai. Dari target tersebut, sambungnya, realisasi PBB sampai akhir Juli 2017, baru Rp8,5 miliar atau 33,54 persen.
“Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 pada bulan yang sama terjadi peningkatan, dimana tahun lalu realisasinya Rp7,2 miliar lebih,” katanya.
Di samping menggelar gebyar PBB, pelayanan mobil keliling sebanyak dua unit tetap aktif selama ada permintaan pelayanan jemput bola dari lingkungan atau kelurahan.
“Jumlah mobil keliling bisa saja bertambah menjadi empat atau enam unit sesuai kebutuhan masyarakat yang meminta pelayanan jemput bola,” katanya.
Sementara Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh mengatakan, PBB merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, apalagi dengan kondisi investasi yang semakin meningkat.
“Kian bagusnya investasi di kota ini karena kepercayaan investor di kota ini semakin tinggi. Itu dipengaruhi karena kondisi keamanan dan kenyamanan yang mampu diciptakan warga kota,” katanya.
Karenanya wali kota menyakini target pendapatan asli daerah (PAD) tahun ini sebesar 320 miliar akan terealisasi bahkan bisa melampaui target.
“Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di NTB, target PAD kita paling tinggi,” ujarnya.
Pembukaan gebyar PBB Kota Mataram tersebut, dirangkaikan dengan pembayaran PBB secara simbolis oleh Wali Kota Mataram, wakil wali kota, ketua DPRD dan sejumlah wajib pajak dengan nominal Rp10 juta ke atas.
