LOMBOKita – Salah seorang anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Legewarman mendesak pemerintah daerah segera melakukan mutasi pejabat.
Sebab, kata Legewarman, lambannya pelaksanaan mutasi itu akan berdampak pada eksekusi anggaran.
“Bagaimana anggaran bisa dieksekusi jika Organisasi Perangkat Daerah, baik dinas, badan maupun lainnya tidak punya pimpinan,” tegas Legwarman di kantornya, Selasa (11/4/2023).
Politisi PBB ini menyebut, banyak kursi jabatan strategis di daerah Kabupaten Lombok Tengah tidak berpenghuni. Tentu berdampak terhadap eksekusi anggaran tahun 2023.
“Mutasi pejabat Pemda sudah diwacanakan sejak bulan Januari, tetapi sampai saat ini belum direalisasikan oleh Bupati. Melalui kesempatan ini, kami meminta supaya segera lakukan mutasi itu,” kata Legewarman.
Menurut Legewarman, banyaknya jabatan kosong itu akan menghambat program pembangunan di daerah. Terlebih, banyak jabatan dijabat oleh satu orang, hal ini bukan alternatif melainkan justru bisa memperkeruh situasi dan keberlangsungan program pada OPD tersebut.
“Mereka tidak akan fokus menjalankan tugasnya, makanya mutasi itu penting untuk segera dilakukan,” saran Lege.
Lege juga melihat, banyak OPD yang diisi oleh orang yang dinilainya tidak berkompeten berdasarkan bidang keahlian. Ini tentu menjadi landasan kuat Legislatif untuk mendesak Pemkab Lombok Tengah agar merombaknya.
Ini yang selalu kami minta agar Bupati lebih profesional menempatkan orang dalam jabatan tertentu,” pungkasnya.
