LOMBOKita – Sejumlah anggota DPRD Nusa Tenggara Barat mengutuk kebiadaban yang dilakukan militer Myanmar terhadap muslim Rohingya dan menyarankan pemerintah pusat meminta umat Buddha Indonesia untuk bicara agar kekerasan dihentikan.
“Myanmar sedang mengubur diri. Sedang hancur nama baiknya. Moralnya sudah habis,” kata legislator TGH Hazmi Hamzar di Mataram, Sabtu.
Politisi dari PPP ini menilai apa yang dilakukan pemerintah Myanmar dengan melakukan kekerasan dan membiarkan pembunuhan terhadap muslim Rohingya mulai anak-anak, ibu-ibu hingga orang tua akan membuat negara tersebut dikucilkan dan menjadi miskin karena perang saudara berkepanjangan.
“Myanmar akan merusak sejarah sebagai bangsa biadab,” tegasnya.
Menurut dia, pengalaman di NTB mungkin ada baiknya menjadi contoh walau sifatnya lokal. Kalau ada gangguan terhadap umat Islam di Bali, maka masyarakat NTB meminta tokoh agama Hindu bicara lantang menghentikannya karena menyangkut nasib orang Hindu di Lombok.
Kalau adanya di Kupang, masyarakat NTB meminta para pastor dan pendetanya yang komunikasi dan ini sangat efektif.
Berkaca dari komunikasi di NTB itu, pihaknya meminta pemerintah pusat dan legislatif di DPR RI termasuk MUI, meminta tokoh Buddha Indonesia untuk bicara.
“Suruh mereka yang bicara karena mereka terancam juga. Bagaimana kalau umat Islam berlaku seperti itu kepada ummat Buddha di Indonesia. Ini bahaya. Tolong sumbang saran kami ini diperhatikan,” katanya.
Ia menambahkan, sangat mendukung sikap semua fraksi di DPR RI terhadap tragedi Rohingya. Bahkan, ia menyarankan pemerintah Indonesia harus lebih keras sikapnya kepada Myanmar.
“Saya khawatir betul karena bangsa Indonesia tahu agama apa yg berkuasa sekarang di sana. Ini bahaya kalau masyakat muslim Indonesia menghakimi umat mereka di Indonesia,” ucapnya.
TGB Minta Pemerintah Pusat Bersikap Tegas Atas Pembantaian di Myanmar
Erdogan Sebut Pembunuhan Kaum Rohingya di Myanmar Genosida
SBY Minta Aung San Suu Kyi Segera Atasi Rohingnya
Senada dengan TGH Hazmi Hamzar, politisi PKS H Johan Rosihan juga meminta pemerintah pusat untuk menekan umat Buddha melalui Walubi Indonesia mengecam tindakan biadab yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap muslim Rohingya.
“Minta biksu dan umat Buddha NTB untuk juga bicara mengecam semua tindakan biadab itu,” ujar Johan.
Ketua Komisi III DPRD NTB ini menilai pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi tidak pantas menerima nobel perdamaian.
Bahkan, seharusnya kata dia, tokoh Myanmar tersebut belajar kepada pemerintah dan rakyat NTB yang selalu mengayomi dan melindungi minoritas di daerah yang mayoritas penduduknya muslim.
