Kadis PMPT-SP Bingung Ditanya Pernyataan Bupati Lotim Ijin Pasir Besi Kadaluarsa

208
kali tampilan.
Loading...

LOMBOKita – Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPT-SP) Kabupaten Lombok Timur, Muksin merasa bingung saat dikonfirmasi wartawan terkait pernyataan Bupati Lotim, HM. Sukiman Azmy masalah ijin tambang pasir yang telah kadaluarsa.

Hal ini sebagaimana yang dituntut warga Pohgading atas pernyataan Bupati Lotim beberapa waktu lalu dalam kegiatan rapat percepatan di kantor Camat Pringgabaya.

“Saya belum bisa memberikan komenter mengenai masalah itu, nanti kita buka data terlebih dahulu,” ujar Muksin saat dikonfirmasi melalui telepon genggamnya.

Muksin berjanji akan menghubungi media setelah data ijin tambang pasir besi tersebut sudah dipegangnya. Namun, sampai berita ini dipublish, Kadis perijinan tersebut justru tidak ada yang menghubungi lagi untuk memberikan penjelasan.

Pada pemberitahuan sebelumnya, masyarakat Desa Pohgading menuntut pernyataan Bupati Lotim, HM. Sukiman Azmy terkait dengan masalah ijin tambang besi sudah kadaluarsa. Bahkan Bupati bilang tidak mau berbicara lagi masalah pasir besi. Untuk kemudian pernyataan Bupati itu disiarkan di media milik pemerintah daerah.

Namun kenyataannya di lapangan, pihak perusahaan diberikan memasukkan alat berat ke pantai Dedalpak untuk melakukan aktivitas tambang pasir besi.

Loading...

Demikian ditegaskan Wakil Ketua BPD Pohgading, Ustaz Musahan dalam rapat sikapi masuknya alat milik PT AMG di Pantai Dedalpak di aula kantor Desa Pohgading, Rabu (14/8). “Kita tuntut kata Bupati ijinnya tambang pasir besi sudah kadaluarsa, akan tapi kenapa alat milik perusahaan PT AMG dibiarkan masuk ke Pantai Dedalpak kalau dikatakan kadaluarsa, ini jadi persoalan,”tegasnya.

Berita terkait: Warga Pohgading Tuntut Pernyataan Bupati Lotim

Ia menjelaskan, pernyataan Bupati itu dikatakan dalam rapat percepatan pembangunan desa di kantor Camat Pringgabaya beberapa waktu lalu. Kemudian setelah pernyataan itu dikeluarkan, Bupati merealisasikannya dengan menurunkan tim dari Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur.

Terkait rencana Desa Pohgading menjadi desa wisata. Namun setelah masyarakat setuju Desa Pohgading menjadi desa wisata, datang Wakil Bupati melakukan sosialisasi masalah pasir besi. Terutama terkait akan dimasukkannya alat pertambangan PT. AMG.

“Ini yang menyebabkan masyarakat menjadi kontra masalah tersebut, dimana Bupati Lotim menyatakan sudah jelas masalah ijin pasir besi kadaluarsa, lalu kemudian setelah itu Wabup datang ke masyarakat menyatakan lain, sehingga ini yang menjadi masalah, padahal masyarakat setuju dengan desa wisata,” tukasnya.

Hal yang sama dikatakan tokoh masyarakat Pohgading, Zuhud mengatakan kita tetap menolak tambang pasir besi tersebut, apalagi dengan adanya pernyataan Bupati Lotim yang menyatakan ijin tambang pasir besi sudah kadaluarsa.

Oleh karena itu, Pemerintah desa agar bersurat ke camat dan bupati untuk menerima masalah pantai Dedalpak menjadi desa wisata. Sedangkan pada satu sisi warga sudah sepakat untuk menolak tambang, bahkan warga tidak mengetahui hasil penambangan dan kontribusinya kepada masyarakat seperti apa, termasuk dampaknya mengenai dampaknya.

” Tolak tambang pasir besi, setuju dijadikan desa wisata yang lebih memiliki manfaat bagi masyarakat Desa Pohgading,” tukasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.