LOMBOKita – Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, segera meluncurkan aplikasi “smart city” untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mataram H. Lalu Junaidi di Mataram, Rabu, mengatakan, aplikasi “smart city” direncanakan akan diluncurkan pada HUT Kota Mataram tanggal 31 Agustus 2017.
“Aplikasi ‘smart city’ kami luncurkan bersamaan dengan program Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau disingkat ‘Lapor’,” katanya.
Ia mengatakan, untuk peluncuran aplikasi “smart city” tersebut, saat ini sudah disiapkan empat organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai memiliki peran strategis dalam pelayanan masyarakat.
Empat OPD tersebut adalah Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kota Mataram.
“Saat aplikasi ‘smart city’, diluncurkan empat OPD ini siap menerima aspirasi dan keluhan masyarakat sesuai dengan bidang kerja masing-masing,” ujarnya.
Misalnya, kata Junaidi, untuk Dinas PUPR, masyarakat bisa menggunakan aplikasi “smart city” untuk menyampaikan keluhannya terkait dengan penanganan drainase, jalan, dan penataan ruang.
“Apabila ada masyarakat yang melanggar aturan dalam proses pembangunan ruang, warga bersangkutan harus segera melapor agar dapat ditindaklanjuti,” katanya.
Begitu juga untuk OPD DLH terkait penanganan kebersihan, BPBD berhubungan dengan bencana alam. Sedangkan Dinas Perhubungan berkaitan dengan kemacetan arus lalu lintas.
Bahkan untuk Dishub, pihaknya akan memasang sekitar lima CCTV (closed circuit television), pada sejumlah titik rawan kemacetan lalu lintas agar petugas Dishub dapat segera mengambil langkah penanganan.
“CCTV ini akan dipasang pada beberapa titik yang dinilaia padat arus lalu lintas, seperti di persimpangan Cakranegara, Kebon Roek, Tanah Haji dan simpang Bank Indonesia,” sebutnya.
Sedangkan untuk OPD-OPD pelayanan lainnya akan diterapkan secara bertahap.
Menyinggung tentang aplikasi “Lapor”, menurut Junaidi, memiliki fungsi yang hampir sama dengan aplikasi “smart city”, namun untuk Lapor ini tersambung langsung ke Kementerian Sekretaris Negara.
“Masyarakat bisa mengakses aplikasi tersebut untuk menyampaikan aspirasi dan keluhannya terhadap pembangunan dan pelayanan publik di setiap daerah, dan tindaklanjutnya dipantau langsung oleh pemerintah,” katanya. ant
