Loteng Terima WTP Lagi, Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Diatas Rata-rata Nasional

LOMBOKita – Kabupaten Lombok Tengah kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 9 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan setelah BPK selesai melakukan audit pengelolaan keuangan daerah tahun 2020.

Hasil pemeriksaan LHP diserahkan kepada Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah melalui Virtual Zoom di ruang rapat Bupati Lombok Tengah Senin (10/5/2021).

Heri Purwanto Kepala BPK Perwakilan NTB mengatakan, penyerahan laporan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2020 melalui video konference.

“Jika kondisinya baik maka kita lakukan melalui offline” kata Heri.

Untuk pemeriksaan Laporan Keuangan ini untuk kesekian-kalinya. Hal itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sebelum dilakukan penyerahan ke DPRD maka dilakukan audit selama 2 bulan dan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan keuangan yang disusun Kabupaten Lombok Tengah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Heri berharap ke depannya dalam menjalankan praktek pengelolaan keuangan agar lebih baik dan benar lagi dan terus ditingkatkan.

Untuk diketahui bahwa sistem pemeriksaan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya dimana saat ini ada dua item pemeriksaan.

“Perlu kami sampaikan bahwa tahun lalu tiga regu, tapi tahun ini hanya dua regu di tiap Kabupaten yakni tim yang memeriksa SPI (buku 1) dan laporan kepatuhan pembukuan buku 2.

Dia menambahkan, tanpa mengurangi keberhasilan atas laporan hasil pemeriksaan yang disusun terkait dengan kepatusan dan SPI maka diminta untuk segera menindaklanjuti semua saran untuk perbaikan pengelolaan keuangan.

“Di dalam laporan hasil pemeriksaan setiap tahun dilakukan review terhadap rekomendasi BPK tahun sebelumnya, dan Alhamdulillah tidak lanjut atas rekomendasi BPK mencapai 87,19 persen diatas rata-rata nasional 76 persen. Setelah LHP diterima langsung ditindaklanjuti” ujarnya.

Sementara itu mewakili seluruh Bupati/Kota se Provinsi NTB, Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri dalam sambutannya mengatakan atas nama Bupati dia sampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas kepercayaan ini terlebih lagi ada 9 Kabupaten kota diberikan WTP artinya peningkatan pengelolaan menjadi lebih baik.

“Meski kami dapat WTP namun kami tak jumawa, kami akan terus pertahankan dan tingkatkan” jelasnya.

Dalam melakukan pemeriksaan, Bupati menilai bahwa BPK sangat profesional dalam melakukan audit.

“Kami percaya Bapak sudah melakukan secara profesional dan akan kami tindaklanjuti segala rekomendasi yang diberikan,” janji Bupati.

BPK dalam melaksanakan audit tidak mencari kesalahan akan tetapi memberikan bimbingan dan pembinaan sehingga audit BPK merupakan kebutuhan wajib, itu semata mata untuk tata kelola keuangan daerah yang baik.

“Apa yang direkomendasikan akan ditindak lanjuti. Kami berharap BPK senantiasa memberikan bimbingan agar lebih baik pengelolaan keuangan daerah lebih baik lagi. Penting untuk kami dibina, kita berharap istilah kebocoran tidak pernah terjadi lagi di kemudian hari,” tutupnya.

- Adv -

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.