Menteri PPA Resmikan Puspaga Mandalika

64
kali tampilan.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Bintang Puspayoga (baju Putih) berdialog dengan peserta didik Puspaga usai melounching dan meresmikan Puspaga Mandalika di ruang baca Perpustakaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis (20/02/2020).
Loading...

LOMBOKita – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) RI, Bintang Puspayoga meresmikan Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Mandalika Praya, Lombok Tengah, Kamis (20/02/2020).

Puspaga Mandalika yang berada di ruang baca perpustakaan pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lombok Tengah itu dianggap layak dijadikan Puspaga. Lombok Tengah merupakan kabupaten kedua yang memiliki Puspaga di Nusa Tenggara Barat setelah Kabupaten Dompu.

Zeinta Tour and Travel - Solusi Ke Baitullah
Zeinta Tour and Travel

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) RI, Bintang Puspayoga saat melounching dan meresmikan Puspaga Mandalika Lombok Tengah menjelaskan, sumber daya masa depan Indonesia yang berdaya saing dan unggul berada di tangan 30,1 % atau 79,55 juta anak Indonesia (BPS, 2019).

Membicarakan anak, katanya, tidak terlepas dari konteks keluarga sebagai unit terkecil dan terdekat yang mempengaruhi tumbuh kembang anak.

“Untuk itu, agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, keluarga, khususnya orang tua ataupun wali harus memiliki pengetahuan yang luas tentang pengasuhan anak,” jelas Bintang Puspayoga pada acara yang dihadiri Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lombok Tengah Lalu Rinjani beserta sejumlah Kepala OPD di daerah itu.

Loading...

Peran orang tua atau wali untuk melindungi anak dan memenuhi hak-haknya, termasuk memberikan pengasuhan yang baik, juga diatur di dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”. Secara lebih khusus, Pasal 26 mewajibkan orang tua dan keluarga untuk (a) mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; (b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan (d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak,” sebut Menteri PPA.

Dikatakannya, melaksanakan tugas sebagai orang tua maupun wali pastinya tidak mudah. Dibutuhkan banyak pengetahuan dan pengalaman untuk dapat melakukan pengasuhan berbasis hak anak dengan baik.

Tindakan pengasuhan yang kurang tepat dapat berakibat fatal pada tumbuh kembang anak

“Sayangnya, belum banyak pendampingan yang tersedia untuk keluarga. Unit layanan untuk mendampingi keluarga juga masih belum mencukupi jumlahnya serta belum dapat menjawab kebutuhan keluarga yang mengalami tantangan pengasuhan yang sangat berat di era globalisasi ini,” kata Menteri Puspayoga.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan sub-urusan Kualitas Keluarga sebagai bagian dari urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Di dalam undang-undang ini diamanatkan kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga secara berjenjang.

Untuk menjawab kebutuhan dan amanat tersebut, tambah Bintang Puspayoga, dihadirkanlah Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Sebagai tambahan, PUSPAGA juga merupakan salah satu dari 24 indikator yang membentuk Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

PUSPAGA merupakan tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupankeluarga. Pembelajaran diberikan oleh tenaga professional (psikolog) melalui peningkatan kapasitas orang tua atau keluarga ataupun orang lain yang bertanggungjawab terhadap anak dalam mengasuh dan melindungi anak.

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), baru satu PUSPAGA yang telah dibentuk yaitu di Kabupaten Dompu.

“Saya berharap, di-launching-nya PUSPAGA di Kabupaten Lombok Tengah ini akan dapat mendorong kabupaten/kota lainnya untuk dapat menyediakan PUSPAGA sebagai urusan wajib daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” ujar Menteri.

Mengakhiri sambutannya, Menteri Bintang Puspayoga berpesan, perkembangan PUSPAGA Mandalika tidak boleh berhenti sampai pada launching saja. PUSPAGA Mandalika harus terus menerus memperbaiki kualitas layanan serta memperluas jejaring.

“Semoga PUSPAGA Mandalika dapat terus aktif untuk membangun keluarga-keluarga di Kabupaten Lombok Tengah yang dapat melindungi dan memberikan hak-hak anak, sehingga tercipta anak-anak Indonesia yang berkualitas, menuju cita-cita Indonesia Layak Anak (IDOLA) Tahun 2030 dan Generasi Emas Indonesia Tahun 2045,” harap Puspayoga.

“SATU PUSPAGA UNTUK KELUARGA INDONESIA”

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.