LOMBOKita – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama pemerintah kabupaten/kota mulai tahun 2018 akan mengembangkan strategi baru untuk mengentaskan kemiskinan yang dimulai dari pedesaan.
Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin di Mataram, Kamis, mengatakan saat ini desa selalu identik dengan tingkat kemiskinan yang paling tinggi.
Padahal, kata dia, sesungguhnya desa memiliki potensi yang cukup besar. Semua potensi ekonomi kerakyatan, mulai dari pertanian, peternakan, industri hingga aspek sosial budaya tersedia di desa.
“Jika potensi itu dikembangkan maka kesejahteraan masyarakat akan dapat ditingkatkan dan kemiskinan bisa dientaskan,” kata Muhammad Amin.
Amin menuturkan saat ini pihaknya berkomitmen menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama dalam program kerja pemerintah daerah ke depan.
Salah satu komitmen tersebut diwujudkan dalam politik anggaran, artinya anggaran untuk program penangulangan kemiskinan diberi porsi terbesar.
Ia mencontohkan, alokasi dana penanggulangan kemiskinan pada 2017 telah menembus satu triliun rupiah. Persisnya sekitar Rp1,3 triliun pada APBD murni dan meningkat menjadi Rp1,7 triliun pada APBD perubahan.
“Ini komitmen nyata Pemerintah Provinsi NTB dengan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan mulai dari desa hingga perkotaan,” ujarnya.
Karena itu, kepada jajaran pemerintahan desa, wagub berharap pemanfaatan alokasi dana desa (ADD) dapat lebih dimaksimalkan untuk mengelola peluang dan potensi yang ada di desa, tentunya berorientasi pada upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan warga desa.
Menurutnya, dana transfer dari pusat dan APBD NTB yang setiap tahun cenderung meningkat, juga akan diprioritaskan untuk program penanggulangan kemiskinan.
Wagub mengingatkan sejak 2008 hingga 2016 progres penurunan kemiskinan di NTB terhitung cepat dibandingkan daerah lain. Bahkan tercepat ketiga setelah Maluku (0,61 persen) dan Papua (0,57), dan jauh lebih baik dibanding kinerja program pengurangan kemiskinan nasional, Namun diakui angka kemiskinan belum mencapai indikator kinerja RPJMD yang telah ditetapkan.
“Saat ini angka kemiskinan kita masih mencapai 16,07 persen per Maret 2017 atau 793,78 ribu orang. Padahal target pada akhir tahun 2018 sebesar 12,25 persen,” sebutnya.
Ia berharap sinkronisasi program pemerintah pusat dan pemerintah daerah mutlak diperlukan terutama dalam mengentaskan kemiskinan di NTB.
Selain itu, pemerintah juga terus berupaya mempermudah regulasi perizinan investasi di NTB, karena iklim investasi yang kondusif akan menjadi daya tarik bagi para investor untuk berinvestasi di daerah ini.
“Peluang kerja akan terbuka lebar dengan adanya investasi di daerah ini, dan tingkat pengangguran akan menurun, sehingga ikhtiar merdeka dari kemiskinan Insya Allah akan tercapai,” katanya.
