LOTIM LOMBOKita – Bupati Lombok Timur H.M. Sukiman Azmy menginventarisasi dan mengevaluasi sejumlah permasalahan yang menyebabkan masih rendahnya realisasi belanja maupun pendapatan asli daerah (PAD) sejumlah OPD, utamanya yang berada di bawah 70%,

Dalam rapat evaluasi tersebut,yang dihadiri seluruh pimpinan OPD, Camat, Asisten, Staf ahli, Bupati meminta penjelasan sekaligus komitmen para pemimpin OPD untuk target optimal yang dapat direalisasikan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022, terutama OPD yang capaiannya masih belum bergeser sejak bulan Oktober.

Menurut Sukiman, kalau melihat capai yang masih rendah ini, Pemkab akan sulit untuk mengejar ketertinggalan.

” Masak OPD kalah dengan kecamatan yang realisasi capaiannya diatas 90 persen ” sebutnya.terkecuali kecamatan Selong yang capaiannya masih di angka 86,74%.

Bupati sempat pula mengkritisi masih rendahnya realisasi PAD kendati telah berupaya optimal dengan melibatkan aparat penegak hukum (APH).

Dalam kesempatan itu Juga, Bupati, mengingatkan bahwa APBD Lombok Timur Tahun 2023 telah ditetapkan, dan berharap agar semua dapat mempersiapkan pelaksanaan APBD tersebut dari semua aspek, seperti yang sudah disepakati dengan DPRD pada pembahasan lalu.

Di sisi lain Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh OPD dan Camat serta berbagai pihak yang telah mendukung keberhasilan Lombok Timur memperbaiki peringkat IPM ke posisi tujuh, sesuai target yang telah ditetapkan.   

Secara umum sampai dengan 2 Desember, berdasarkan pemaparan Kepala Bappeda Hj. Baiq Miftahul Wasli realisasi APBD tahun 2022 dari sisi pendapatan mencapai 88,67% dari anggaran Rp. 2,992 triliun lebih, sementara dari sisi belanja realisasinya 82,75% dari angka Rp.3,288 triliun lebih, sedangkan dari sisi pembiayaan penerimaan pembiayaan 83,50% dan pengeluaran pembiayaan di posisi 39%.

Sejumlah OPD realisasinya masih di bawah 80%. Dari sisi belanja misalnya, terdapat RSUD Lombok Timur (68,18%) dan RSUD Patuh Karya (67,46%), Dinas Pertanian (61,84%), Dinas Perindustrian (61,04%), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (53,82%).

Sementara dari sisi pendapatan masih ada OPD dengan capaian di bawah 60 persen seperti Dinas Perdagangan (56,61%), Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (27,88%), Dinas Pertanian (28,5%), Dinas Kelautan dan Perikanan (32,8%).