LOMBOKita – Pengamat Politik dari Universitas Tanjungpura Pontianak, Kalimantan Barat, Dr Jumadi mengatakan, perlu dilakukan antisipasi dini dalam mencegah konflik pada pemilihan kepala daerah Kalbar sacara serentak tahun 2018 mendatang.
“Aparat kepolisian harus memetakan daerah mana saja yang memiliki potensi tinggi akan terjadi konflik, sehingga bisa membuat langkah dalam mengantisipasi masalah tersebut,” kata Jumadi di Pontianak, Senin.
Ia mengatakan, sikap dan tindakan tegas dari aparat keamanan sangat penting dalam pengamanan pilkada, sehingga jangan sampai ada celah untuk memicu konflik yang disebabkan oleh oknum-oknum tertentu akibat dari perbedaan dukungan dan pandangan politik tersebut.
Dalam kesempatan itu, ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing dan terprovokasi terhadap informasi yang tidak benar (hoax) karena kini informasi di media sosial sudah tak bisa dikontrol lagi.
“Masyarakat harus bisa memilah informasi, serta harus cerdas dalam menggunakan media sosial,” katanya.
Dia juga berharap kepada semua pasangan calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik maupun independen untuk tidak menggunakan isu SARA sebagai instrumen utama politiknya.
“Kedepankanlah visi dan misi serta program yang dapat mensejahterakan masyarakat dan kemajuan daerah, dan jangan isu SARA yang dijadikan alat, karena di Kalbar politik indentitas masih tinggi,” katanya.
Sejumlah figur telah menyatakan siap maju pada Pilgub Kalbar, di antaranya Sutarmidji (Wali Kota Pontianak) Suryadman Gidot (Bupati Bengkayang), Hildi Hamid (Bupati Kayong Utara), Ria Norsan (Bupati Mempawah), Boyman Harun (Ketua DPW PAN Kalbar), Milton Crosby (Mantan Bupati Sintang), Adrianus Asia Sidot (mantan Bupati Landak), Karolin Margret Natasa (Bupati Landak), Thamrin Usman (Rektor Untan Pontianak). ant
