Perekonomian Lombok Timur 2020 dan Covid-19

Ditulis Oleh: Ir. Lalu Muh. Kabul, M.AP*

Ketua Koalisi Kependudukan Kabupaten Lombok Timur, Ir. Lalu Muh. Kabul, M. AP

LOMBOKita – Perekonomian Kabupaten Lombok Timur dari sisi pertumbuhannya pada tahun 2020 telah dibahas oleh Sekretaris Daerah Lombok Timur, Drs. H.M. Juaini Taofik, M.AP dengan sangat baik bersama Kepala BPS Lombok Timur, Ir. Lalu Putradi di berbagai media massa pada Maret 2021.

Kehadiran tulisan ini tidak lagi untuk membahas apa yang telah disampaikan oleh beliau berdua. Tulisan ini hadir untuk membahas perspektif lain yakni dampak Covid-19 terhadap perekonomian Lombok Timur.

Covid-19 yang semula merebak di Wuhan, China sekitar Desember 2019 kemudian secara cepat menyebar ke berbagai belahan dunia dan pada Maret 2020 oleh WHO dinyatakan sebagai pandemic (World Bank, 2020)

Di Indonesia, Covid-19 terdeteksi masuk pada 2 Maret 2020 dan sejak itu penyebarannya belum dapat dihentikan dan Covid-19 muncul di NTB pada 24 Maret 2020 (BPS NTB, 2020).

Dari sisi ekonomi, pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya goncangan pada sisi penawaran (supply) dan permintaan (demand) dalam aktivitas perekonomian sehingga berdampak pada terkontraksinya pertumbuhan ekonomi menjadi negative atau minus.

Menurut IMF (2020) pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2020 ambruk mencapai minus (-3,0persen). Bahkan UNCTAD (2020) melaporkan ambruknya pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2020 lebih parah lagi yakni minus (-4,30 persen). Perekonomian Indonesia yang semula tumbuh mencapai 5,02 persen pada tahun 2019 sebelum Covid-19 terkontraksi menjadi minus (-2,07 persen) pada tahun 2020 setelah pandemi Covid-19 (BPS, 2020). Perekonomian NTB pun mengalami kontraksi semula dari 3,90 persen pada tahun 2019 sebelum Covid-19 menjadi minus (-5,19 persen) pada tahun 2020 setelah pandemi Covid-19 (BPS NTB, 2020).

Perekonomian Lombok Timur juga terkontraksi dari 4,70 persen pada tahun 2019 sebelum Covid-19 menjadi minus (-3,10 persen) pada tahun 2020 setelah pandemi Covid-19 (BPS Lombok Timur, 2020).

Setelah pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi semua kabupaten/kota di NTB yakni 10 kabupaten/kota pada tahun 2020 terkontraksi menjadi minus. Namun demikian, meskipun pertumbuhan ekonomi yang dicapai Lombok Timur pada tahun 2020 mencapai minus (-3,10 persen), tetapi pertumbuhan tersebut merupakan capaian tertinggi dari 10 kabupaten/kota di NTB. Artinya pertumbuhan ekonomi Lombok Timur sebesar minus (-3,10 persen) pada tahun 2020 tersebut berada pada peringkat pertama dari 10 kabupaten/kota di NTB (BPS Lombok Timur, 2020).

Pada tahun 2020 dari 17 sektor lapangan usaha di Lombok Timur terdapat 8 sektor lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan minus yaitu transportasi dan pergudangan (-21,29 persen), konstruksi (-14,83 persen), penyediaan akomodasi dan makanminum (-4,69 persen), perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (-3,65 persen), industry pengolahan (-3,49 persen), jasa perusahaan (-2,56 persen), jasa lainnya (-5,35 persen), pertanian, kehutanan dan perikanan (-0,39 persen).

Berdasarkan uraian sebelumnya diperoleh gambaran bahwa sector lapangan usaha di Lombok Timur yang terdampak paling parah oleh pandemi Covid-19 adalah transportasi dan pergudangan dan terdampak paling kecil adalah pertanian, kehutanan dan perikanan.

Berdasarkan data BPS NTB (2020) dimana 92,59 persen usaha yang berbasis pertanian tetap menjalankan usahanya seperti sebelum pandemi Covid-19. Disisilain, pada masa pandemi Covid-19 sebagian besar usaha yakni 71,67 persen masih tetap beroperasi seperti sebelum pandemi Covid-19 dan hanya 5,32 persen yang berhenti operasi; sementara lainnya 18,44 persen melakukan pengurangan kapasitas berupa pengurangan jam kerja, pengurangan kapasitas mesin dan pengurangan jumlah tenaga kerja; 4,37 persen menerapkan bekerja dari rumah (work from home) dan hanya 0,19 persen yang beroperasi melebihi kapasitas operasi sebelum pandemi Covid-19 (BPS NTB, 2020).

Menurut BPS NTB (2020) bahwa meskipun sebagian besar (71,67 persen) usaha masih beroperasi pada pandemi Covid-19 tetapi pendapatannya mengalami penurunan. Berdasarkan skala usaha lebih banyak usaha menengah besar (84,31persen) yang mengalami penurunan pendapatan dibandingkan usaha mikro dan kecil (77,36 persen). Meskipun berakhirnya pandemi Covid-19 tersebut sulit dipastikan, tetapi trendi sejumlah Negara termasuk Indonesia mulai mengindikasikan ke arah penurunan. Ini menimbulkan optimism ke arah pemulihan ekonomi Lombok Timur pada tahun 2021 seiring dengan membaiknya perekonomian nasional dan global. Optimisme ini diperkuat dengan telah dilakukannya vaksinasi Covid-19 untuk mewujudkan imunitas kelompok masyarakat atau herd immunity dan struktur perekonomian nasional yang berorientasi pada permintaan demostik.

Fenomena kesejahteraan yang hanya dinikmati oleh segelintir warga masyarakat lapisan atas dikenal dengan ketimpangan (disparity) atau disebut juga ketidakadilan. Ketikakesejahteraan dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat dikenal dengan pemerataan (equality) atau disebut juga keadilan (fairness). Darisudut pandang teori ekonomi yang dikenal dengan “trickle down” bahwa boleh saja kesejahteraan itu dinikmati hanya oleh segelintir warga masyarakat lapisan atas karena “kue kesejahteraan” itu kemudian akan menetes ke bawah kepada warga masyarakat lapisan menengah dan lapisan bawah.

Berdasarkan“Kurva U terbalik” yang dikemukakan Simon Kuznets (1955) dimana pada tahap awal akan terjadi peningkatan ketimpangan atau ketidakadilan ketikakesejahteraan itu dinikmati oleh segelintir warga masyarakat lapisan atas, akan tetapi melalui “trickle down”, kue kesejahteraan itu akan mentees ke bawah kepada warga masyarakat lapisan menengah dan lapisan bawah, kemudian pada tahap selanjutnya ketimpangan atau ketidakadilan bakal menurun sehingga tercipta pemerataan atau keadilan.

Menurut Joseph E.Stiglitz (2014) peraih nobel ekonomi tahun 2001 bahwa Kurva U terbalik yang dikemukakan Kuznets tersebut sejak tahun 1970-an dan 1980-an sudah tidak lagi relevan, demikian halnya dengan teori “trickle down”. Olehkarena itu, Stiglitz mengusulkan teori “trickle up” sebagai pengganti teori “trickle down”. Implikasi dari teori “trickle up” yang dikemukakan Stiglitz yakni kebijakan pemerintah untuk menurunkan ketimpangan atau ketidakadilan sehingga terciptanya pemerataan atau keadilan. Dalamkonteks agenda pembangunan global yakni Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 yang disepakati oleh negara-negara di dunia dimana menurunkan ketimpangan merupakan tujuan ke-10 dari 17 tujuan SDGs 2030.

Dalam tulisan ini, dibahas mengenai mengenai apa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keadilan tersebut?. Beberapa indikator yang dapat digunakan antara lain Indeks Gini, Indeks Williamson, dan Indeks Theil. Dalam pada itu, Indeks Gini dikemukakan oleh Corrado Gini, seorang pakar statistik Italia dalam karyanya “Variability and Mutability”. Indeks Williamson dicetuskan oleh Jeffrey G. Williamson dari Universitas Wisconsin Amerika Serikat dalam karyanya “Regional Inequality and the Process of National Development: A Description of the Patterns”.Dan Indeks Theil dikemukakan oleh Henri Theil dari Universitas Erasmus Rotterdam Belanda.

Ketiga indeks tersebut yakni Indeks Gini, Indeks Williamson maupun Indeks Theil memiliki nilai berkisar antar 0 (nol) dan 1 (satu). Artinya jika nilai ketiga indeks tersebut mengalami penurunan mendekati 0 berarti semakin merata atau adil. Demikian sebaliknya jika nilai ketiga indeks tersebut mengalami peningkatan mendekati 1 berarti semakin timpang atau tidak adil.

Menurut Agus Salim (2016) bahwa kategori tingkat ketimpangan berdasarkan nilai ketiga indeks tersebut meliputi ketimpangan sangat rendah (<0,20), ketimpangan rendah (0,20-0,39), ketimpangan sedang (0,40-0,59), ketimpangan tinggi (0,60-0,79), dan ketimpangan sangat tinggi(≥0,80).

Berdasarkan penelitian Lembaga SMERU (2015) diperoleh bahwa nilai Indeks Gini Lombok Timur pada tahun 2015 sebesar 0,27 atau tergolong pada tingkat ketimpangan rendah. Disisi lain dengan menggunakan Indeks Williamson berdasarkan hasil perhitungan penulis diperoleh nilai Indeks Williamson Lombok Timur pada tahun 2019 sebesar 0,17 atau tergolong pada tingkat ketimpangan sangat rendah. Sumber data yang penulis gunakan dalam perhitungan tersebut adalah data jumlah pendudukdan PDRB yang dipublikasikan oleh BPS Lombok Timur dan BPS NTB. Perhitungan Indeks Williamson Lombok Timur tahun 2020 belum bisa dilakukan karena belum tersedianya data PDRB Lombok Timur tahun 2020.

 

* Ir. Lalu Muh. Kabul, M.AP adalah Ketua Koalisi Kependudukan Kabupaten Lombok Timur

- Adv -

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.