Sirkuit Mandalika Di Tengah Konflik Lahan

1471
kali tampilan.
Loading...

Berikut isi hasil rapat yang tersebar di WhatsApp:
Perihal : Rapat Tentang Masalah 49 Bidang Tanah Enclave Di Kawasan ITDC, Kuta Kab. Lombok Tengah.

1. Pada Jum’at 26 Juli 2019, Pukul 14.25 s.d 16.11 WITA, di Ruang Rapat Biro Operasi Mapolda NTB, telah berlangsung rapat tentang masalah 49 bidang tanah Enclave di kawasan ITDC, Kuta Kab. Lombok Tengah. Rapat dipimpin langsung oleh Kapolda NTB Irjen Pol Drs. Nana Sujana dan dihadiri sekitar 40 Orang diantaranya Kabinda NTB, Kepala Kanwil BPN Provinsi NTB, Pjs Kepala Kantor BPN Loteng, Irwasda Polda NTB, Pejabat Utama Polda NTB, Asdatun Kejati NTB (Mewakili Kejati NTB/Kuasa Hukum ITDC), Kasrem 162/WB Letkol Inf Endarwan Yansori, Kasi Intelrem 162/WB Mayor Inf Hendra Sukmana, perwakilan ITDC, Sdr. Iskandar (Kuasa Hukum masyarakat pemilik 49 Bidang tanah Enclave).

2. Inti kegiatan :
a. Acara diawali dengan Do’a.
b. Sambutan Kapolda NTB sekaligus membuka rapat, sebagai berikut :
1) Terimakasih kepada para peserta rapat yang telah memenuhi undangan Polda untuk mengklarifikasi dan mencari solusi penyelesaian masalah lahan ITDC. Didalam kehidupan pasti ada persoalan dan setiap persoalan pasti ada solusinya. Polda memfasilitasi kegiatan permasalahan sengketa lahan ITDC dengan harapan masalah bisa diselesaikan secara musyawarah, di Negara Demokrasi hukum adalah panglima apabila musyawarah tidak bisa diselesaikan.

2) Ada beberapa masyarakat yang mengklaim memiliki lahan di kawasan ITDC yang sejatinya menurut Pihak ITDC telah memberikan dana kerohiman atau melakukan pelepasan hak. Lewat forum ini diharapkan kepada Kuasa Hukum Masyarakat bisa membuka secara transparan dan menjadi jalur pembuka penyelesaian masalah.

c. Penyampaian masalah oleh pengacara Sdr. Iskandar :
1) Saat Gubernur NTB dijabat oleh TGH. Dr. Zainul Majdi, MA (TGB) meminta agar dapat diidentifikasi lahan yang diklaim masyarakat di kawasan ITDC dengan menunjukkan faktor pendukung kepemilikan lahan yang berdasarkan data yang ada dan sampai saat ini masyarakat masih bayar pajak. Setelah diidentifikasi, maka terbitlah surat dari Gubernur NTB untuk mempercepat penyelesaian tanah di KEK terhadap 49 bidang lahan yang dinyatakan status Enclave.

Loading...

2) Kamipun pernah mengadu nasib terkait permasalahan ini ke Satgas Saber Pungli dan Kemenpolhukam dan mendapat tanggapan bagus yang kemudian undangan rapat terus bergulir oleh pihak ITDC. Kami mewakili masyarakat menyatakan bahwa masyarakat tidak mampu mengajukan gugatan secara hukum dan diharapkan ada solusi terbaik dan kebijakan baru dari para pemangku jabatan agar hak-hak 49 masyarakat diberikan.

3) Hasil dari pengaduan kami terhadap Satgas Saber Pungli, telah ditindaklanjuti oleh BPN Loteng dengan turun melakukan pengukuran lahan.

d. Tanggapan dari Sdr. Yudistira (Kuasa Hukum ITDC)

1) Mempertanyakan masyarakat sudah berikuasa apakah semua yang 49 orang sepenuhnya telah berikan kuasa kepada Sdr. Iskandar selaku kuasa hukum.

2) Secara garis besar diakui lahan Enclave hampir 90 % masuk lahan HPL ITDC dan terbit tahun 2010, sementara yang ditampilkan oleh masyarakat atau pemohon banyak sporadik atau SPPT diatas tahun 2015. Salah satu contoh atas nama Gema Lazuardi yang merupakan salah satu nama yang masuk dalam kelompok 49 pernah dilepaskan. Ada juga pelepasan hak yang diperoleh dari dana kerohiman sehingga terbit HPL pada tahun 2010. Dari proses kerohiman kami berikan waktu kepada pihak-pihak yang masih keberatan atas lahan ITDC untuk uji klinis selama 3 sampai 4 bulan dan hasilnya 31 titik sudah diganti rugi, sehingga dengan dasar itu masalah lahan ITDC sudah selesai dan jika masih keberatan silakan digugat secara hukum.

3) ITDC juga selama ini pernah digugat oleh 21 orang, dan dari perkara itu ITDC juga ada kalahnya. Jika berbicara masyarakat tidak punya kemampuan untuk gugat secara hukum, maka hal ini patut dipertanyakan dan masalah sengketa lahan tidak sesederhana itu sehingga perlu pembuktian yang jelas.

4) Kalau saya sebagai warga harusnya warga datang lebih dahulu cek status lahan ke BPN. Dalam hal ini ITDC perlu kehatian-hatian, ITDC tidak bisa diminta bayar begitu saja tanpa ada peritah pengadilan karena semuanya dipertangungjawabkan kepada auditor negara yakni BPK.

5) Berbicara masalah HPL, ITDC punya bukti warkah tanah dan bisa ditunjukkan apabila ada perkara hukum.

e. Tanggapan Sdr. Iskandar (Kuasa Hukum Masyarakat), antara lain :

1) Memang dari 49 warga yang dinyatakan status lahan Enclave berdasarkan Surat Gubernur NTB, ada sekitar 10 orang yang masih ragu beri kuasa dan sayapun ragu terima kuasa, karena alasannya lahan yang diklaim warga tersebut masuk lahan Eks LP (Lembaga Pemasyarakatan) dan hal ini akan dipertimbangkan lebih lanjut.

2) Terkait HPL ITDC yang terbit tahun 2010 dikaitkan dengan adanya pengukuran yang baru saja dilakukan oleh BPN saat ini merupakan bukti bahwa memang masih ada tanah masyarakat yang belum diselesaikan oleh ITDC.

3) Adanya sporadik maupun Surat Kepemilikan Tanah terbit diatas tahun 2015, karena telah dilakukan croscheck oleh pihak Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Desa bahwa lahan tersebut memang benar milik warga yang kemudian saat ini telah ditindaklanjuti oleh BPN dengan keluarkan surat perintah pengukuran. Saat ini tengah dilakukan pengukuran diatas lahan 12 orang yakni lahan Amaq Pangat, Muhaidi, Kerta, Demung alias Amaq Iwan, Amaq Akup, H. Lalu Azhar, Zanab, Lalu Azhar, Amaq Uyun, Siti Maryam, H. Lalu Solikin, Inaq Bambang.

f. Tanggapan Sdr. Yudistira (Kuasa Hukum ITDC) mengatakan bahwa salah satu lahan yang tengah diukur oleh BPN Loteng yang diklaim milik Lalu Azhar dengan luas tanah 1,7 Ha telah dibebaskan oleh ITDC.

Sejak tahun 1986 Kades tidak boleh lagi keluarkan surat tanah, namun nyatanya masih ada Sporadik mapun Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dan hal ini diterbitkan/dikeluarkan setelah adanya HPL tahun 2010. Hanya ada satu nama yang belum dibayar oleh ITDC dari 49 orang yakni atas nama Kerta yang diakui tanah Enclave dan lokasi diluar sirkuit. Pengertian Enclave adalah tanah yang tidak pernah dibebaskan dan mendapat dana kerohiman.

g. Penyampain Asdatun Kejati NTB, mengatakan bahwa inti pokok pertemuan pada hari ini adalah penyelesaian secara musyawarah, 48 orang semua sudah diselesaikan oleh ITDC tinggal 1 yakni atas nama Kerta yang Enclave dan belum dibayar. Dari 47 titik lahan yang sudah masuk HPL ITDC telah didukung bukti/dokumen kepemilikan lain. Status 48 bidang tanah Encluve menurut Surat Gubernur NTB tersebut, bukan tanah Enclave tapi tanah yang diklaim masyarakat. Hal ini muncul setelah dibayar uang kerohiman pada tahun 2018.

h. Kakanwil BPN Provinsi NTB, mengatakan bahwa Lombok Tengah memang banyak masalah sengketa tanah, BPN dalam hal pengukuran jika ada klaim dari warga maka tidak bisa dipetakan. Sertifikat lahir karena subyek dan obyek yang tidak bermasalah. Persoalan ITDC sudah masuk HPL sejak tahun 2010 yang memiliki kewenangan adalah pemerintah pusat dan berdasarkan penetapan pejabat yang berwenang.

i. Penyampaian Pjs Kepala Kantor BPN Loteng, mengatakan bahwa dengan pengukuran oleh BPN Loteng yang diawali dengan terbitkan surat pengukuran kepada Sdr. Iskandar termasuk tembusan pihak ITDC adalah merespon TIM Saber Pungli yang meminta difasilitasi pencarian/temukan lokasi GPS diatas 49 bidang tanah. Asumsi yang dibangun oleh Sdr. Iskandar selaku kuasa hukum adalah BPN tidak tahu posisi tanah, sehingga BPN keluarkan surat pengukuran. Pihaknya juga tidak tahu persis lahan yang dimaksud, mestinya masyarakat saat pengukuran juga dilibatkan, sehingga tidak bisa dilakukan pengukuran karena pemohon tidak ada dan pada kenyataannya pihak BPN Loteng hanya sebatas survey lahan. Tanggal 24 Juli 2018, pihaknya menerima surat keberatan dari ITDC yang menyatakan bahwa 49 bidang tanah Enclave adalah bagian dari HPL. Dengan keberatan tersebut, sehingga BPN tidak bisa melanjutkan pengukuran dan pihaknya akan memberitahukan kepada masyarakat melalui pengacara yang diberi kuasa.

Terkait Sporadik, adalah sebuah sistim yang bersumber dari masyarakat sendiri dan merupakan surat pernyataan pengakuan penguasaan secara fisik diatas lahan oleh pemohon dan bukan merupakan alas hak termasuk Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Pemerintah Kecamatan. Bukti pembayaran pajak juga hanya sebatas bukti kewajiban warga atas pemananfaatan lahan.

j. Kabinda NTB, mengatakan bahwa sudah sangat jelas disampaikan oleh Kepala BPN Loteng dengan Asdatun Kejati NTB. Artinya hanya 1 yang diakui Enclave dari 49 bidang, sehingga perlu diklarifikasi alas hak yang ada, kalau tidak ada penyelesaiannya secara musyawarah tentunya harus lewat pengadilan. Persoalan ITDC merupakan persoalan lama, sehingga ketika terjadi persengketaan harus dibuktikan dengan alas haknya. Masalah lahan milik Sdr. Kerta sekitar 42 Are disarankan harus segera diselesaikan, meski tidak masuk dalam lahan sirkuit namun masuk dalam kawasan.

k. Tanggapan pihak ITDC, mengatakan bahwa belum ada prioritas saat ini bagi ITDC untuk melakukan pembebasan, karena lahan Sdr. Kerta diluar sirkuit, amanah dari Bapak Presiden ke pihak ITDC lebih difokuskan kepada lahan sirkuit. Masalah kerohiman sudah tertutup pintunya dan tidak mungkin ITDC membayar uang kerohiman dua kali diatas lahan yang sama.

l. Tambahan Kapolda NTB, mengatakan bahwa secara bersama-sama telah banyak tanggapan dan masukan dari berbagai pihak terutama dari ITDC bahwa sesungguhnya permasalahan sudah final. ITDC adalah bagian dari pemerintah yang tidak semena-mena untuk keluarkan anggaran dan harus dipertanggungjawabkan dengan jelas. Disarankan atas nama Kerta supaya segera diselesaikan. Polda termasuk Korem berada pada posisi netral dan sebatas memfasilitasi.

m. Kesimpulan rapat :

1) Bahwa terhadap 49 bidang tanah yang dipermasalahkan, setelah diverifikasi jumlahnya 48 yang status Enclave sesuai Surat Gubernur NTB.

2) Dari 48 bidang tanah tersebut, diakui oleh ITDC hanya 1 sebagai tanah Enclave yang belum diberikan ganti rugi pembebasan lahan dan dana kerohiman yaitu tanah milik Kerta seluas sekitar 4200 M2 dan kepada pemohon agar mengajukan permohonan secara tertulis kepada ITDC.

3) Pemerintah tidak bisa membayar lagi untuk lokasi tanah yang sudah dibayarkan.
3. Pukul 16.11 Wita, Rapat selesai dengan tertib dan lancar.

Catatan :
1. Tidak menutup kemungkinan dari 48 warga yang hingga saat ini masih mengklaim bahwa tanah yang sudah masuk HPL ITDC adalah miliknya, akan terus bertahan diatas lahan dan akan melakukan upaya-upaya perlawanan terhadap pihak ITDC, sehubungan hasil serapan dilapangan ke 48 warga tersebut merasa belum dibayar atau dibebaskan. Terkecuali 1 orang atas nama Kerta yang dinyatakan Encluve oleh ITDC.

2. Rapat belum menghadirkan pihak Pemprov NTB maupun Pemda Loteng termasuk warga yang klaim sebagai pemilik lahan untuk didengar keterangannya secara langsung. 49 Warga sebatas diwakili oleh Kuasa Hukum dan dalam rapat tersebut Sdr. Iskandar selaku Kuasa Hukum menyatakan bahwa masih ada warga yang belum memberi kuasa kepadanya. Sehingga beberapa warga yang belum memberi kuasa kepada Sdr. Iskandar, memungkinkan akan bertindak sendiri-sendiri untuk pertahankan lahan yang diklaimnya.

Demikian MMP.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.