Warga tak Kebagian BLT Tanggung Jawab Bupati

294
kali tampilan.
Kepala Desa Setungkeplingsar, Saipul Muslimin (tengah) bersama beberapa Kepala Desa lainnya di Lombok Timur / foto: Ist
Loading...

LOMBOKita – Ditengarai data yang digunakan dalam pembagian bantuan langsung tunai (BLT) tidak valid, sejumlah warga di Kabupaten Lombok Timur terancam tidak mendapat dana bantuan.

Kepala Desa Setungkap Lingsar, Saipul Muslimin mengungkapkan, data yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) terdapat banyak Kartu Keluarga yang sudah diterbitkan, namun tidak masuk hitungan.

Dinas Dukcapil Lombok Timur hanya menghitung Kartu Keluarga induk. Sementara perubahan dari KK tersebut tidak dimasukkan dalam data penerima BLT

Hal itu, menurut Saipul, akan memunculkan permasalahan bagi pemerintahan desa.

“Kalau seperti itu, berarti Dinas Dukcapil Lombok Timur tidak bekerja,” pungkas Saipul Muslimin di Selong.

Zeinta Tour and Travel - Solusi Ke Baitullah
Zeinta Tour and Travel

Belum sinkronnya data tersebut, kata Saipul, pemerintah desa tak akan bisa melakukan pendistribusian.

Loading...

Sebab, lanjut Saipul, jika bantuan itu tetap didistribusikan maka pemerintah desa akan menjadi sasaran protes warga, padahal itu kesalahan dari pemerintah daerah yang melakukan pendataan tanpa melibatkan aparat desa.

Karena itu, Saipul Muslimin meminta Bupati Lombok Timur bertanggungjawab jika tetap menyalurkan BLT jika ada warganya yang tidak mendapat bantuan dampak pandemi virus corona tersebut.

“Bupati harus bertanggungjawab kalau ada warga saya yang berhak mendapatkan bantuan tetapi tak diberikan,” tegas Kepala Desa Setungkeplingsar dua periode itu.

Saipul menegaskan, jika sampai kuota yang dijatahkan tidak sesuai dengan apa yang diusulkan, maka Bupati sendiri yang harus melakukan pendampingan pendistribusian.

“Berani tidak bupati mendampingi pemerintah desa saat pendistribusiaan bantuan, karena kalau ada warga yang komplin, maka bupati saat itu juga bisa menjelaskan kepada warga,” tandas pria kelahiran 1976 itu.

Saipul menyarankan, agar pemerintah daerah menggunakan data yang diusulkan oleh pemerintah desa dalam penyaluran BLT, bukan data asal-asalan yang dikeluarkan Dinas Dukcapil.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.