LOMBOKita – Tentara Nasional Indonesia berkomitmen mengawal kebijakan pemerintah terkait penetapan harga komoditas pertanian agar tidak ada permainan yang merugikan masyarakat.
“Kami dari TNI akan bekerja sama dengan instansi terkait dalam mengawasi penetapan harga yang dikeluarkan oleh pemerintah,” kata Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Komarudin Simanjutak, saat menghadiri panen raya padi di Desa Badrain, Kabupaten Lombok Barat, NTB, Kamis.
TNI AD, kata dia, sangat berkomitmen melakukan pengawasan di sektor pertanian, mulai dari pendistribusian pupuk, bibit hingga penyerapan produksi petani.
Tujuannya agar program swasembada pangan di Negara Kesaturan Republik Indonesia dapat terwujud sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah.
“Kalau ada yang terbukti korupsi, tinggal ditindak tegas,” ujarnya.
Komarudin mengajak semua pihak, baik dari lembaga pemerintahan, TNI maupun para petani untuk bersama-sama berkomitmen dalam mewujudkan kedaulatan pangan yang mampu menyejahterakan rakyat Indonesia, khususnya di NTB.
Menurut dia, menjaga peningkatan produksi pangan untuk mewujudkan kadaulatan pangan tidak terlalu sulit. Pasalnya, Indonesia merupakan negara agraris dan pernah menjadi eksportir pangan ke sejumlah negara.
Sumber daya manusia petani Indonesia juga sudah mampu menemukan bibit padi unggul yang bisa bertahan dalam kondisi apapun.
“Bibit padi Indonesia pernah diuji coba di Brunei Darussalam yang kondisi tanahnya memiliki derajat keasaman tinggi bisa tumbuh dengan baik dan menghasilkan 12 ton per hektar,” katanya.
Panen raya padi di lahan milik Kelompok Tani Dusun Batu, Desa Badrain, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, juga dihadiri Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin, dan Asisten II Setda Lombok Barat H Poniman.
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan dialog dan penyerahan bantuan berupa motor Viar, benih, alat penyemprot dan sarana produksi pertanian lainnya.
